BELOPA — Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, tak mampu menyembunyikan kekecewaannya. Itu terkait dengan proyek pembangunan Salo Jambu yang menghubungkan Kabupaten Luwu dan Luwu Utara. Dua kali dianggarkan Pemprov Sulsel pada 2022 dan 2023, namun gagal diselesaikan Pemkab Luwu Utara.

“Dua kali dianggarkan, namun tidak selesai. Jadi saya putuskan cukup. Kali ini, bantuannya saya geser ke Luwu. Tidak ada istilah Luwu atau Luwu Utara yang penting jembatannya jadi,” tegasnya saat menghadiri peringatan Hari Jadi ke-66 Kabupaten Luwu, yang digelar di Lapangan Andi Djemma, Belopa, Jumat (4/7/2025).

Untuk memastikan kelanjutan proyek ini, Gubernur Andi Sudirman mengumumkan akan menggelontorkan bantuan keuangan sebesar Rp16 miliar kepada Pemkab Luwu.

Ia juga menyampaikan kepercayaannya kepada Bupati Luwu, Patahudding, untuk menuntaskan pembangunan jembatan tersebut. “Saya percaya Bupati Luwu, Patahudding bisa selesaikan. Tahun ini harus rampung. Paling lambat Januari depan, kita tinjau bersama,” ujar Gubernur.

Menurutnya, proyek ini sangat krusial karena jembatan tersebut menjadi penghubung utama antarwilayah Luwu dan Luwu Utara, serta menyangkut akses vital masyarakat

Gubernur juga menyinggung fakta bahwa sebelumnya, jembatan tersebut dikelola oleh pihak tertentu dan dikenakan biaya bagi warga yang melintas. Hal ini dinilai membebani masyarakat, terlebih di wilayah perdesaan. “Dulu jembatan ini katanya dipungut bayaran kalau mau lewat. Itu memberatkan rakyat. Maka dari itu, kita ingin ke depan jembatan ini dibangun oleh pemerintah, dan aksesnya harus gratis untuk masyarakat,” jelasnya.

Terkait kesiapan proyek, Gubernur menyebutkan bahwa desain jembatan tersebut sebenarnya sudah tersedia. Ia pun mendorong Pemkab Luwu untuk segera menindaklanjuti dengan percepatan pelaksanaan fisik di lapangan. “Kalau desain belum ada, tinggal pinjam dari sebelah. Tidak ada alasan lagi untuk tidak dikerjakan,” tambahnya. Gubernur menutup arahannya dengan harapan agar pembangunan jembatan Salo Jambu segera selesai dan menjadi simbol kerja nyata pemerintah dalam menjawab kebutuhan dasar masyarakat. (*)