PALOPO–Pemerintah Kota Palopo secara resmi mengumumkan penghentian masa kerja seluruh tenaga non-Aparatur Sipil Negara (ASN) atau tenaga kontrak/honorer di lingkup pemerintah kota, terhitung mulai 1 Januari 2026.

Keputusan ini diambil sebagai langkah konkret dalam menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

Melalui Surat Edaran Nomor 100.3.4.3/33/BKPSDM yang diterbitkan baru-baru ini, Wali Kota Palopo memberikan instruksi tegas kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah, Camat, hingga Kepala Satuan Pendidikan (TK, SD, SMP) se-Kota Palopo untuk tidak lagi melakukan perpanjangan kontrak kerja bagi tenaga honorer.

Transformasi Menuju PPPK Paruh Waktu
Langkah ini merupakan bagian dari penataan pegawai yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Palopo.

Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa proses transisi pegawai non-ASN telah diselesaikan melalui mekanisme pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu.

“Sehubungan dengan hal tersebut, diminta kepada saudara untuk tidak melakukan perpanjangan kontrak kerja dan/atau perjanjian kerja bagi Tenaga Non-ASN terhitung mulai tanggal 1 Januari 2026,” demikian bunyi poin ketiga dalam edaran tersebut sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi pusat.

Surat edaran ini juga menegaskan bahwa masa kerja tenaga non-ASN sesuai keputusan pengangkatan tahun anggaran 2025 akan berakhir secara otomatis pada 31 Desember 2025.

Dengan berlakunya kebijakan ini, struktur kepegawaian di Kota Palopo ke depannya hanya akan diisi oleh ASN yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan PPPK.

Sebagai penutup, Pemerintah Kota Palopo memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para tenaga honorer yang selama ini telah menjadi tulang punggung pelayanan publik di berbagai instansi.

“Pemerintah Kota Palopo menyampaikan Ucapan Terima Kasih kepada Tenaga Non-ASN atas dedikasi, loyalitas, dan kontribusi yang telah diberikan selama masa pengabdian di Lingkup Pemerintah Kota Palopo,” tulis surat edaran tersebut.(wahdi)