​PALOPO–Teka-teki mengenai pejabat yang akan mengisi posisi Pelaksana Harian (PLH) Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palopo terjawab sudah. Walikota Palopo, Hj Naili Trisal secara resmi menunjuk Drs. Abdul Waris, M.Si., yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Persandian dan Statistik, untuk menduduki posisi strategis tersebut.

​Penunjukan Abdul Waris mengakhiri spekulasi yang berkembang di lingkungan birokrasi, mengingat Sekda merupakan posisi kunci yang vital bagi kelangsungan administrasi pemerintahan daerah.

​Abdul Waris bukanlah wajah baru di jajaran pejabat senior Palopo. Ia memiliki rekam jejak yang luas, pernah menjabat sejumlah posisi penting, di antaranya Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Kota Palopo. Pengalaman panjangnya di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadikannya kandidat kuat dari sejumlah nama eselon II yang sempat disebut-sebut.

​Keputusan Walikota memilih Waris dinilai sebagai langkah strategis untuk memastikan roda pemerintahan dan pelayanan publik tetap berjalan optimal selama proses penetapan Penjabat (Pj) Sekda atau Sekda definitif berlangsung.
​
Sebagai PLH Sekda, tugas yang diemban Abdul Waris cukup berat. Ia bertanggung jawab penuh atas koordinasi seluruh OPD, penganggaran, serta memastikan pelaksanaan program-program prioritas pemerintah kota tidak terhambat.
​
Terlebih lagi, posisi ini diisi di tengah masa transisi dan penataan birokrasi. Hal ini menuntut Waris memiliki kemampuan manajerial yang mumpuni serta kecepatan dalam mengambil keputusan yang tepat.
​
Dengan latar belakang dan pengalamannya, Abdul Waris diharapkan mampu membawa stabilitas dan akselerasi di tubuh Pemkot Palopo, sekaligus memegang kendali utama dalam menggerakkan administrasi birokrasi dalam waktu dekat.

Diketahui, Sekda Kota Palopo, Firmanza DP sejak Senin lalu, 3 November 2025, menjalani cuti selama 24 hari. ​Kondisi ini seketika memicu dinamika di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Palopo. Kekosongan pucuk pimpinan administrasi ini memerlukan tindakan cepat dari Walikota untuk memastikan roda pemerintahan tetap berjalan optimal. Sesuai regulasi, Walikota harus menunjuk seorang Pelaksana Harian (Plh) Sekda untuk mengisi kekosongan tersebut.
​
​Dalam konteks pemerintahan daerah, jabatan Sekda adalah pos vital yang bertanggung jawab atas koordinasi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pengelolaan anggaran, hingga perumusan kebijakan teknis.

Cuti selama 24 hari, meskipun relatif singkat, merupakan periode krusial, terutama jika terdapat agenda penting Pemkot yang membutuhkan keputusan cepat dan tanda tangan Sekda. (***)