PALOPO–Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan, mendapat perhatian khusus dari Satuan Tugas (Satgas) Pangan Sulawesi Selatan dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) RI. Musabanya, harga eceran tertinggi (HET) beras di kota bermotto ‘Idaman’ ini termahal di Sulsel.
Bersama Kabupaten Enrekang, Kota Palopo menjadi sorotan nasional karena harga berasnya yang tercatat melambung tinggi per bulan Oktober 2025 ini.
HET beras medium untuk wilayah zona 1 (termasuk Sulsel) seharusnya berada di angka Rp13.500, dan beras premium di Rp14.900. Namun, data pemantauan menunjukkan HET beras di Palopo melambung tinggi, bahkan mencapai harga Rp16.000 untuk medium dan Rp14.000 untuk beras kualitas standar.
Lonjakan harga beras di Palopo ini tak bisa dianggap remeh. Ketua Satgas Pangan Sulsel, Komisaris Besar Dedi, secara terbuka mengakui kondisi di Palopo dan Enrekang. Ia berjanji akan segera melakukan asistensi untuk mengurai benang kusut penyebab mahalnya beras di dua daerah di Sulsel itu.
“Kita pelajari tentu data-data itu. Misalnya apakah itu terjadi penimbunan ataupun suplainya kurang. Mungkin Bulog harus segera melakukan aksi untuk melakukan operasi pasar di sana,” ujar Kombes Dedi.
Dugaan penimbunan sejauh ini masih nihil, dengan stok beras Sulsel yang mencapai 512.000 ton. Fokus kini bergeser pada rantai distribusi dan kemungkinan minimnya intervensi pasar oleh Bulog di Palopo.
Ketegasan yang lebih tajam datang dari Bapanas. Direktur Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan Bapanas RI, Brigadir Jenderal Hermawan, menegaskan akan turun langsung ke lapangan. “Kalau misalnya satu minggu ke depan ternyata harga tersebut tidak turun-turun, kita lakukan pencabutan izin,” tegas Brigjen Hermawan.
Ancaman pencabutan izin ini berlaku berjenjang. Jika pedagang menjual mahal karena harga dari distributor/produsen sudah tinggi, maka teguran akan diarahkan ke hulu. Jika dalam seminggu distributor atau produsen tetap menjual di atas HET, mereka pun terancam sanksi pencabutan izin.
Masyarakat Palopo kini menantikan aksi nyata dari Satgas Pangan dan Bulog. Kenaikan harga beras, komoditas pangan paling mendasar, dapat menggerus pendapatan rumah tangga dan berpotensi memicu inflasi daerah.
Kehadiran operasi pasar Bulog yang masif dan penindakan tegas Bapanas terhadap oknum pedagang atau distributor nakal diharapkan segera menarik harga beras Palopo kembali ke koridor HET, memastikan hak masyarakat untuk mendapatkan pangan dengan harga yang wajar terpenuhi. (***)

