PALOPO–Distribusi dan penjualan gas elpiji 3 Kg menjadi masalah serius di Luwu Raya belakangan ini, termasuk di Kota Palopo. Selain stok di pangkalan dan agen selalu kosong, harganya juga meroket jauh diatas Harga Eceran Tertinggi (HET) hingga membuat warga, terutama emak-emak menjerit.
HET gas elpiji 3 Kg di Kota Palopo sebesar Rp18.000 per tabung. Namun dalam beberapa hari terakhir ini, harga gas subsidi bagi warga kurang mampu ini kini menyentuh angka Rp35.000 per tabung.
Kondisi ini mendapat perhatian serius dari Komisi C DPRD Palopo. Komisi ini memanggil sejumlah pihak terkait seperti Dinas Koperindag, Satpol-PP, Kepolisian, dan lain-lain untuk duduk bersama dalam rapat dengar pendapat (RDP) di Kantor DPRD Palopo, Senin (8/6/2026).
Dalam RDP tersebut, Anggota Komisi C DPRD Palopo, Bata Manurun menegaskan, Aparatur Sipil Negara (ASN), Anggota Dewan, termasuk pelaku usaha menengah keatas tidak menggunakan elpiji subsidi 3 Kg. Kebijakan ini untuk memastikan distribusi gas bersubsidi tetap tepat sasaran, terutama bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
“ASN, Anggota Dewan, pelaku usaha menengah keatas agar menggunakan gas elpiji nonsubsidi. Gas elpiji 3 Kg bukan peruntukkan bagi kelompok masyarakat ini,” kata Bata dalam RDP tersebut.
ASN, Anggota Dewan, termasuk pelaku usaha menengah keatas menggunakan gas elpiji 3 Kg, salah satu penyebab stok gas subsidi ini berkurang sehingga masyarakat menjerit. “Ada beberapa indikasi penyebab gas selalu kosong di pangkalan dan agen, salah satunya disebabkan salah sasaran pembelinya. Termasuk ada indikasi kuat gas elpiji jatah Palopo dipasok keluar daerah, sehingga menyebabkan stok dan harganya mencekik leher masyarakat kurang mampu,” kata legislator Partai Demokrat Palopo ini.
Untuk itu, dalam RDP tersebut, Bata menegaskan, sebanyak 607 pangkalan dan 5 agen di Kota Palopo perlu mendapat pengawasan ketat dari Dinas Koperindag, Satpol-PP, termasuk Kepolisian.
“Kami minta agar instansi terkait segera turun ke lapangan memantau dan mengawasi penjualan gas elpiji 3 Kg di Pangkalan dan Agen, agar benar-benar tepat sasaran. Kasihan masyarakat kesulitan mendapatkan gas subsidi ini,” kata Bata.
Ditegaskan Bata, jika ditemukan di lapangan adanya pangkalan nakal, Pemkot Palopo melalui instansi terkait bersurat ke PT Pertamina agar pangkalan tersebut dicabut ijinnya. “Kewenangan Pertamina cabut ijin pangkalan. Namun Pemkot Palopo melalui Dinas Koperindag bisa bersurat ke Pertamina meminta agar pangkalan yang melanggar diberi sanksi tegas, yakni ijinnya dicabut,” tandas Bata. (***)

