PALOPO–Tenaga honorer yang dinyatakan lulus dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Palopo tahun anggaran 2024 hingga kini belum mendapatkan kepastian status pengangkatan sebagai PPPK penuh waktu.
Sebanyak 3.356 honorer yang terdiri dari 2.636 tenaga teknis, 506 tenaga kesehatan, dan 214 tenaga guru, termasuk 215 orang yang sebelumnya mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) namun tidak lulus, masih menanti regulasi lanjutan dari pemerintah pusat terkait kemungkinan pengangkatan sebagai PPPK paruh waktu.
Kondisi ini disebabkan oleh keterbatasan kuota yang tersedia. Pemerintah Kota Palopo hanya menerima alokasi 100 formasi PPPK untuk tahun 2024, yang terdiri dari 40 formasi teknis, 30 formasi kesehatan, dan 30 formasi guru. Akibatnya, sebagian besar honorer yang telah lulus seleksi belum dapat diangkat sebagai PPPK penuh waktu.
Agung Budiman, Admin SSC ASN Kota Palopo, menyatakan pihaknya masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat mengenai mekanisme pengangkatan PPPK paruh waktu. Ia juga menambahkan bahwa 100 orang yang telah dinyatakan lulus sebagai PPPK penuh waktu saat ini masih menempati kantor lama mereka sembari menunggu Surat Keputusan (SK) pengangkatan resmi.
“Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Nomor 347 Tahun 2024 menjadi acuan dalam mekanisme pengangkatan tenaga honorer,” kata Agung.
“Regulasi ini menyebutkan, bahwa tidak semua peserta yang lulus seleksi otomatis berhak menyandang status PPPK penuh waktu. Sebagai solusi, pemerintah membuka opsi pengangkatan sebagai PPPK paruh waktu bagi mereka yang memenuhi persyaratan administratif dan telah terverifikasi dalam sistem database resmi Badan Kepegawaian Negara (BKN),” lanjut dia.
Dikatakan Agung, Pemerintah Kota Palopo melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) menyatakan kesiapan untuk melaksanakan penerimaan CPNS dan PPPK sesuai dengan kuota yang telah diterima dari Kementerian PAN-RB.
Para tenaga honorer yang telah lulus seleksi diharapkan tetap bersabar menunggu kejelasan status mereka, sembari pemerintah pusat dan daerah menyusun regulasi dan mekanisme pengangkatan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (nada)

