MAKASSAR – Sejumlah alumni SMA Swasta Muhammadiyah 9 Makassar tahun ajaran 2024/2025, di antaranya M. Wahya Khair, hingga kini mengaku belum menerima ijazah kelulusan mereka. Hal ini disebabkan belum dilunasinya pembayaran uang komite sekolah serta uang ujian yang dibebankan kepada orang tua siswa.

Orang tua siswa, Muchlis, mengatakan anaknya sempat meminta fotokopi ijazah yang sudah dilegalisir sekitar empat hari lalu untuk keperluan melamar pekerjaan, namun pihak sekolah menolak. “Karena belum melunasi tunggakan sekolah yaitu uang pembangunan kelas XI dan XII serta uang ujian total Rp 3.500.000, sementara kami baru membayar Rp 200.000, sisa Rp 3.300.000,” ungkap Muchlis.

Ia juga mengaku tidak pernah mendapat informasi terkait program Layak Bebas Komite (LBK). “Seharusnya segala sesuatu tentang komite dimusyawarahkan dan transparan, sesuai amanat UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,” tegasnya.

Selain itu, orang tua siswa lainnya yang enggan disebutkan namanya juga mengeluhkan hal serupa. Anak mereka berinisial AR (18) tidak bisa melamar pekerjaan karena ijazahnya masih ditahan pihak sekolah.

“Yang lebih kami sesalkan, pihak sekolah melalui wakil kepala sekolah malah menyampaikan dalam rapat orang tua bahwa mereka tidak akan bertanggung jawab jika ijazah yang tidak diambil tercecer atau hilang,” ucapnya dengan nada sedih.

Sementara itu, Wakil Kepala Sekolah, Muhammad Helmy, saat dikonfirmasi via telepon mengakui adanya pungutan di sekolah. Menurutnya, pembayaran tersebut sudah disepakati bersama dengan orang tua melalui rapat komite.

“Kami sudah banyak memberi kebijakan, bahkan siswa yang belum melunasi masih kami izinkan naik kelas dan lulus. Coba cari sekolah lain, adakah yang tidak membayar kewajibannya sejak kelas X tapi tetap bisa lulus?” kata Helmy.

Helmy menambahkan, pengalaman tahun sebelumnya membuat pihak sekolah enggan lagi memberikan fotokopi ijazah. “Tahun lalu banyak ijazah hanya dibiarkan menumpuk karena kami sudah kasih fotokopinya. Makanya sekarang tidak mau terulang,” ujarnya.

Helmy juga menegaskan bahwa sekolah swasta tidak dilarang memungut biaya. “Kami sekolah swasta, bukan negeri. Jadi tidak bisa hanya menuntut hak tanpa melaksanakan kewajiban. Dari awal pendaftaran sudah jelas disampaikan soal biaya SPP,” katanya.

Ketua Komite Sekolah, Asri, juga membenarkan adanya pungutan sebesar Rp 100 ribu per bulan untuk SPP. Menurutnya, semua biaya tersebut dikelola sekolah bersama dana BOS. “Kami satu komando di bawah yayasan Muhammadiyah. Kalau memang pungutan dilarang, tentu tidak akan dilakukan. Tapi aturan larangan itu hanya untuk sekolah negeri,” jelas Asri.

Ia juga menyebutkan bahwa biaya perpisahan sebesar Rp 1,5 juta sudah termasuk dalam pembayaran SPP. “Tidak ada pungutan lain selain itu,” tambahnya.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Jenderal DPW PSMP Sulsel, Mulyadi, menyatakan pihaknya menemukan adanya dugaan penyimpangan penggunaan dana BOS serta pungutan liar berkedok komite di SMA Muhammadiyah 9 Makassar tahun ajaran 2023/2024.

“Kami akan segera melaporkan kasus ini ke aparat penegak hukum, baik Polda Sulsel maupun Kejaksaan Tinggi. Dugaan penyimpangan ini meliputi dana pembangunan kelas XI sebesar Rp 800 ribu, kelas XII Rp 1,2 juta, serta uang ujian Rp 1,5 juta,” ungkap Mulyadi.

Ia juga menduga kepala sekolah telah melanggar Permendikbud Ristek nomor 2 dan 63 tahun 2022 tentang petunjuk teknis pengelolaan dana BOS. “Kami akan terus memantau hingga tuntas. Jika ada indikasi kerugian negara, aparat penegak hukum harus segera menetapkan tersangka,” tegas Mulyadi.

Hingga berita ini diterbitkan, kepala sekolah SMA Muhammadiyah 9 Makassar belum memberikan tanggapan resmi terkait masalah tersebut. (yonk)