PALOPO — Walikota Palopo, HM Judas Amir tetap memprogramkan subsidi iuran BPJS Kesehatan bagi warga Kota Palopo untuk layanan kelas III. Tahun 2019 ini, Pemkot Palopo mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk membayar iuran BPJS Kesehatan layanan kelas III untuk 81 ribu warga.
Menyusul kenaikan iuran BPJS Kesehatan sebesar 100 persen yang berlaku mulai 1 Januari 2020, termasuk iuran kelas III, Walikota Palopo HM Judas Amir menegaskan, Pemkot Palopo tetap akan membayarkan iuran bagi warganya sesuai program kesehatan paripurna Pemkot Palopo. “Jangan khawatir, layanan kesehatan gratis paripurna tetap berjalan, yakni BPJS Kesehatan bersubsidi kelas III,” kata Judas Amir saat rapat koordinasi bersama jajaran Pemkot Palopo, Kamis (31/10/2019) di Ruang Pola Kantor Walikota Palopo.
Hanya saja, untuk menyukseskan program tersebut, termasuk program tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak menerima layanan ini, Judas Amir meminta kepada stakeholder terkait untuk melakukan validasi data warga Kota Palopo yang berhak mendapatkan iuran BPJS Kesehatan bersubsidi.
Khusus RT/RW, termasuk lurah dan camat, Judas Amir meminta agar mendata peserta BPJS Kesehatan layanan Kelas III di 9 kecamatan untuk validasi data. “Kita tidak inginkan ada warga yang sudah tidak tinggal di Palopo masih dibayarkan iuran BPJS-nya, termasuk yang sudah meninggal. Validasi datanya,” pinta Judas Amir.
Dengan data valid, tegas Judas Amir, program kesehatan gratis paripurna melalui layanan BPJS Kesehatan bersubdidi bisa berjalan baik dan tepat sasaran. “Kita tetap akan alokasikan anggarannya melalui APBD 2020,” katanya. (Tari)
