BELOPA — Kejaksaan Negeri Luwu menetapkan Kepala Desa (Kades) Lampuara, Kecamatan Ponrang Selatan, dan dua orang perangkat desanya ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi pengelolaan Dana Desa (DD) tahun anggaran 2022–2024.
Penetapan ini dilakukan setelah penyidik menemukan dua alat bukti yang sah dan hasil audit Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu Nomor: 700/191/ITDA/PDTT/IX/2025, yang mencatat kerugian negara sebesar Rp239.615.691.
Kepala Kejaksaan Negeri Luwu, Zulmar Adhi Surya, Selasa (7/10/2025), dalam konferensi pers mengatakan, tiga tersangka itu ditetapkan setelah melalui proses penyelidikan dan penyidikan mendalam. Tersangka adalah (AN) Kepala Desa Lampuara, (AR) Sekretaris Desa Lampuara, dan (R) Bendahara Desa Lampuara.
“Hasil penyidikan menunjukkan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara bersama-sama dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Lampuara,” ujar Zulmar Adhi Surya,
Ia menambahkan, modus yang digunakan para tersangka yakni dengan memanipulasi laporan pertanggungjawaban Dana Desa selama tiga tahun berturut-turut. Pemeriksaan menunjukkan adanya perbedaan antara laporan administrasi dan realisasi kegiatan di lapangan, termasuk sejumlah kegiatan fiktif dan penyalahgunaan dana.
“Kejaksaan berkomitmen menuntaskan perkara ini secara profesional dan transparan sebagai bagian dari upaya pemberantasan korupsi di daerah,” tegasnya.
Atas perbuatannya, ketiganya dijerat dengan Pasal 2 jo Pasal 18 atau Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (*)

