PALOPO— Kantor Pertanahan Kota Palopo menggelar Rapat Koordinasi Percepatan Pensertifikan Rumah Ibadah di Kota Palopo,yang dilaksanakan di ruang Aula,Kantor Pertanahan Kota Palopo, Rabu (03/12/2025).
Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Palopo dan dihadiri oleh Wakil Wali Kota Palopo,Akhmad Syarifuddin ,yang diwakili oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Palopo ,Andi Poci, Perwakilan Kepala Kejaksaan Negeri Kota Palopo ,Perwakilan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Palopo, Kabag Kesra Sekretariat Daerah Kota Palopo, Lukman,Camat Sekota Palopo ,Penyelenggara Zakat Wakaf Se-Kota Palopo,Ketua Forum Komunikasi Gereja Kota Palopo,Ketua Dewan Mesjid Indonesia,Ketua Forum Komunikasi Antar Umat Beragama,Ketua Parisada Hindu Darma Indonesia,Pengurus Walubi Kota Palopo,Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI) dan tamu undangan lainnya.
Dalam rapat tersebut dibahas berbagai hal penting, antara lain proyeksi data bidang tanah yang berpotensi disertipikatkan, identifikasi hambatan dan kendala, serta langkah mitigasi dan solusi yang telah ditempuh oleh masing-masing terkait dengan pensertifikatan tanah di wilayah Kantor Pertanahan Kota Palopo .
Kepala Kantor Pertanahan Kota Palopo,Aspar dalam arahannya menyampaikan bahwa percepatan sertifikasi tanah wakaf dan rumah ibadah merupakan bentuk nyata komitmen Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam memberikan kepastian hukum hak atas tanah untuk kepentingan keagamaan dan sosial.
“Legalitas tanah wakaf dan rumah ibadah menjadi penting agar aset keagamaan terlindungi secara hukum dan dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kemaslahatan umat,” kata Aspar .
Lebih lanjut dia menambahkan rapat koordinasi yang diadakan pada hari ini adalah terkait dengan percepatan rumah ibadah .Dimana kesungguhan dari menteri ATR/BPN terkait percepatan rumah ibadah di seluruh wilayah Indonesia.
“Rapat ini adalah menindaklanjuti arahan Menteri Nusron, dimana kami di perintahkan dari menteri ATR/BPN untuk segera berkoordinasi dengan segala unsur yang ada di masing-masing daerah untuk segera melakukan sertifikasi rumah ibadah “kata Aspar.
“Pada hari ini kami melaksanakan rapat dengan beberapa unsur yang ada di pemerintah kota Palopo baik dari pengurus mesjid,gereja dan wihara dan lainnya “tambahnya.
Menurut Aspar ditahun sebelumnya pihaknya juga sudah melakukan percepatan MoU terkait rumah ibadah yang sudah di tanda tangan kejati,kakanwil sulsel dan kemenag sulael .
“Tetapi kami melihat itu kurang cepat .Untuk itu kenapa kami mengundang pihak lainnya dalam rapat koordinasi ini.Mudah-mudahan dengan rapat koordinasi ini bisa lebih mempercepat dan kami sepakati untuk membuat tim terpadu percepatan penerbitan sertifikat rumah-rumah ibadah ,” jelasnya.
“Kita juga akan membuat tim terpadu ,semoga minggu depan kita bisa lakukan rapat kordinasi ,kita buat Focus Group Discussion(FGD) , masing-masing kecamatan kita undang ,kita mendetifikasi apa saja kendala dan permasalahan yang dalam pendaftaran sertifikat , adapun kendala-kendala seperti itu kita bahas bersama untuk dicarikan solusinya agar segera kita lakukan pendaftaran sertifikat,” tutupnya.
Sementara itu Ketua Forum Komunikasi Gereja-Gereja Sekota Palopo, Pdt Yelfian Rumande mengungkapkan bahwa pertemuan dan rapat pada hari ini cukup bagus dan ia sangat mengapresiasi langkah-langkah yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Palopo.
“Kami sangat mengapresiasi inisiatif dari kepala pertanahan kota Palopo, dalam upaya untuk mempercepat sertifikasi rumah-rumah ibadah di kota Palopo,”kata Yelfian
“Khususnya gereja ,dalam rapat ini juga kami sampaikan bahwa ada kendala yang di hadapi gereja saat ini.Dimana salah satu syarat untuk terbitnya sertifikat itu yaitu harus mempunyai SK PPN dari pusat untuk masing-masing sinode ,”imbuhnya.
Menurutnya,hal ini kemungkinan sebagian besar belum dimiliki sinode di gereja itu.Ia berharap mungkin nanti pihak Pertanahan Kota Palopo dapat membuat kebijakan-kebijakan yang bisa mempermudah hal itu sehingga pihak dari gereja-gereja tidak mengalami kendala lagibdalam hal pengurusan sertifikat tanah gereja.(*)

