BELOPA–Kejaksaan Negeri (Kejari) Luwu menunjukkan keseriusan dalam memberantas tindak pidana korupsi, termasuk dugaan praktik jual beli Pokok Pikiran (Pokir) Anggota DPRD Luwu.
Hal ini terungkap dalam kegiatan coffee morning yang digelar bersama puluhan jurnalis dan perwakilan LSM se-Kabupaten Luwu di Aula Kantor Kejari Luwu, Jumat (21/11/2025).
Kegiatan ini bertujuan membangun sinergi dan membuka ruang diskusi publik dalam upaya penegakan hukum dan pengawasan potensi penyimpangan di daerah tersebut.
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Luwu yang baru menjabat, Muhandas Ulimen, SH., MH., dalam sambutannya menegaskan komitmennya untuk memperkuat fungsi pemberantasan korupsi dan pemulihan aset daerah.
Ia secara khusus meminta dukungan penuh dari insan pers dan LSM sebagai mitra strategis dalam mengawasi potensi penyimpangan. “Sejak awal saya masuk, saya meminta dukungan dari rekan-rekan media dan LSM. Peran pengawasan publik sangat penting untuk membantu Kejaksaan mengungkap dugaan korupsi,” ujar Muhandas.
Ia menambahkan bahwa tugas Kejaksaan tidak hanya memproses hukum, tetapi juga memulihkan aset-aset daerah dan mengembalikan kerugian negara.
Sementara itu, sesi diskusi yang dipimpin oleh Kasi Intel Kejari Luwu, Andi Ardiaman, berlangsung dinamis. Dalam sesi tersebut, beberapa wartawan mengungkap berbagai dugaan pelanggaran, mulai dari masalah pengadaan barang dan jasa hingga proyek fisik.
Isu yang paling banyak disorot adalah dugaan praktik jual beli Pokok Pikiran (Pokir) anggota DPRD Luwu yang disebut-sebut telah menjadi lahan bisnis bagi oknum tertentu. “Kami sering mendengar Pokir ini diperdagangkan, menjadi lahan bisnis. Kami berharap Kejari Luwu bisa mengusut persoalan ini,” ungkap salah seorang wartawan.
Menanggapi hal sensitif tersebut, Kajari Luwu menyatakan bahwa pihaknya telah menaruh perhatian serius. “Isu ini juga sudah digarisbawahi oleh KPK. Kami sementara menelusuri dan meneropong dugaan-dugaan tersebut,” tegas Muhandas Ulimen, memberikan sinyal bahwa Kejaksaan tengah mengamati praktik tersebut.
Muhandas menambahkan bahwa Kejari Luwu tidak akan ragu mengambil langkah hukum jika ditemukan bukti kuat terkait praktik jual beli Pokir maupun penyimpangan anggaran lainnya. Ia menutup dengan harapan bahwa kolaborasi antara Kejaksaan, media, dan masyarakat sipil adalah kunci terbentuknya iklim pemerintahan yang bersih dan transparan di Kabupaten Luwu.
Kegiatan coffee morning diakhiri dengan sesi foto bersama, memperkuat komitmen komunikasi yang baik antara Kejaksaan dan publik demi penegakan hukum yang profesional dan berintegritas. (ayonk)

