PALOPO— Kepala Kantor Pertanahan Kota Palopo ,Ir. Aspar, S.SiT., MPA, melantik dan mengambil sumpah janji jabatan kepada seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang juga berprofesi sebagai Notaris,Pia Ardya Garini di aula Kantor Pertanahan Kota Palopo, Jumat(28/11/2025)

Pelantikan ini menandai komitmen dalam meningkatkan kualitas pelayanan pertanahan kepada masyarakat.

Dengan bertambahnya jumlah PPAT yang aktif di wilayah Kota Palopo diharapkan proses administrasi pertanahan dapat berjalan lebih cepat, efisien, dan memberikan kepastian hukum yang lebih baik kepada masyarakat.

Kantor Pertanahan Kota Palopo,Ir. Aspar, S.SiT., MPA ditemui disela-sela acara pelantikan menyampaikan harapannya agar PPAT yang baru dilantik dapat bekerja secara profesional, transparan, dan berintegritas, serta mampu menjalin sinergi yang baik dengan Kantor Pertanahan Kota Palopo,Pemerintah Kota Palopo dan seluruh pemangku kepentingan lainnya.

“Pelantikan ini adalah bentuk bahwa terkait dengan pengolaan data terkait kepemiikan tanah ,sangat signifikan sekali sehingga masi dibuka peluang untuk kota Palopo dalam kebutuhan PPAT, kami berharap dengan dilantiknya ibu Pia pada hari ini dapat menambah pondasi dan kolaborasi terkait dengan pengelolaan data menyangkut kepemilikan tanah di kota Palopo, ” kata Aspar.

” yang terpenting saat ini apa yg dilakukan oleh teman-teman PPAT itu adalah perbuatan hukum.Kami berharap bahwa sebelum menandatangani akte agar memastikan semua dokumen-dokumen yang ditandangani itu sudah memenuhi syarat .” ujarnya.

Menurut Aspar jumlah PPAT dari Notaris yang ada dikota Palopo saat ini sebanyak 27 sementara PPAT dari Kecamatan ada 9 .Berdasarkan analisa kantor pertanahan Kota bahwa kebutuhan PPAT masi dibutuhkan sebanyak sekitar 40 .

“Jadi masi terbuka peluang bagi masyrakat atau rekan-rekan yang ingin bertugas sebagai PPAT di wilayah kerja kota Palopo,tapi hal ini juga sangat fluktuatif tergantung dengan jumlah penduduk dan luas wilayah ,”tutupnya.

Dengan pelantikan ini, diharapkan semakin banyak masyarakat yang dapat merasakan kemudahan dan kepastian hukum dalam setiap proses pelestarian, pengalihan, dan pembuktian hak atas tanah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.(jun)