PALOPO – Kepala Kantor Pertanahan Kota Palopo, Ir. Aspar, S.SIT., MPA, melakukan audiensi bersama Wali Kota Palopo, Hj. Naili Trisal, untuk membahas persiapan pelaksanaan penyerahan sertifikat tanah kegiatan Konsolidasi Tanah tahap kedua. Pertemuan yang berlangsung di Ruang Kerja Wali Kota tersebut ,Jumat(5/12/2025) menjadi langkah strategis dalam memastikan proses pelayanan pertanahan berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Dalam pertemuan tersebut, Kepala Kantor Pertanahan Kota Palopo ,Ir. Aspar, S.SIT., MPA memaparkan bahwa penyerahan sertifikat tahap kedua ini merupakan lanjutan dari kegiatan sebelumnya. “Sebelumnya kami telah menyerahkan 46 sertipikat, dan pada tahap kedua ini akan diserahkan 57 sertipikat. Artinya, dari target 100 sertifikat, kami berhasil melampaui hingga mencapai 103 sertifikat,” ujar Aspar.

Ia menambahkan bahwa pada kegiatan penyerahan nanti juga akan dilakukan penyerahan CSR dari Bank Sulselbar, serta berharap agenda ini dapat terlaksana sebelum akhir tahun karena rencananya akan menghadirkan Direktur Konsolidasi Tanah dari Jakarta.

Aspar juga menjelaskan adanya partisipasi aktif masyarakat melalui sebuah tantangan membuat video atau foto kondisi sebelum dan sesudah penataan. Karya masyarakat tersebut nantinya akan dinilai langsung oleh Wali Kota Palopo, dengan penghargaan untuk juara satu, dua, dan tiga. Selain masyarakat yang menerima sertifikat, Pemerintah Kota Palopo juga akan memperoleh sertipikat hak pakai jalan hasil pelepasan masyarakat, sehingga menjadi tambahan aset daerah. Hal ini menjadi bukti nyata kolaborasi lintas OPD dalam mendukung penataan ruang dan pelayanan pertanahan di Kota Palopo.

Wali Kota Palopo, Hj. Naili Trisal merespons dengan baik kegiatan yang akan dilaksanakan yakni penyerahan sertifikat tahap kedua kepada masyarakat tentu dengan penyerahan sertipikat ini dapat memberikan manfaat yang baik bagi yang mendapatkan.

Audiensi tersebut menegaskan komitmen bersama antara Pemerintah Kota Palopo dan BPN dalam memberikan pelayanan terbaik serta mendorong peningkatan kualitas penataan ruang dan legalitas aset di daerah.(*)