LUWU — Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Sri Rahayu Usmi, S.Pd., melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Luwu dalam rangka memperkuat sinergi antara pemerintah desa dan aparat penegak hukum, Kamis (9/10/2025) lalu.

Kunjungan ini menjadi bagian dari program nasional “Jaga Desa”, yang menitikberatkan pada upaya pencegahan penyalahgunaan serta pembenahan administrasi pengelolaan Dana Desa.

Rombongan Apdesi Sulsel disambut langsung oleh Kapolres Luwu, AKBP Adnan Pandibu, di ruang kerjanya. Pertemuan tersebut juga dihadiri Kasat Reskrim AKP Jody Dharma, Kasat Intelkam AKP Sumarre Usman, dan Kasi Propam AKP Mirwan Herlambang.

Kehadiran para pejabat utama Polres Luwu menunjukkan komitmen penguatan kerja sama lintas instansi dalam mendukung tata kelola pemerintahan desa yang bersih dan akuntabel.

Dalam pertemuan itu, dibahas dua agenda utama, yakni pencegahan penyalahgunaan Dana Desa serta penguatan tata kelola administrasi pemerintahan desa agar pelaporan lebih tertib dan sesuai regulasi.

“Ke depan, kita berharap tidak ada lagi aparat desa yang terjerat persoalan hukum akibat kelalaian dalam pengelolaan Dana Desa. Penegak hukum tidak hanya berperan dalam penindakan, tetapi juga dalam pembinaan,” ujar Andi Sri Rahayu Usmi.

Ia mengapresiasi langkah Kejari dan Polres Luwu yang aktif membuka ruang pembinaan dan dialog dengan kepala desa. Menurutnya, pendekatan kolaboratif seperti ini penting untuk membangun kesadaran dan tanggung jawab bersama dalam pengelolaan Dana Desa.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Luwu, Zulmar Adhi Surya, S.H., M.H., menegaskan bahwa pihaknya terus memperkuat pendampingan hukum dan pengawalan penggunaan Dana Desa melalui program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa) dan Majabe di setiap desa. “Dana Desa harus dikelola secara transparan dan partisipatif. Sepanjang kepala desa mengikuti aturan, tidak perlu ada kekhawatiran,” tegas Kajari Luwu.

Hal senada disampaikan Kapolres Luwu AKBP Adnan Pandibu. Ia menegaskan bahwa pengawasan kepolisian bersifat pembinaan, bukan penekanan. “Kami hadir sebagai mitra pemerintah desa dalam pencegahan dan edukasi hukum. Pengawasan kami bertujuan memastikan Dana Desa benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya. (yonk)