PALOPO–Sejumlah calon jamaah haji Kota Palopo mendatangi Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Palopo, Kamis (13/11/2025). Kedatangan mereka untuk menyampaikan aspirasi terkait kabar kuota haji untuk Kota Palopo tahun 2026 disebut-sebut tidak tersedia.

Para calon jamaah haji diterima langsung Ketua DPRD Palopo, Darwis, bersama Wakil Ketua I Harisal Latief, serta anggota DPRD Aris Munandar dan Jabir melalui forum Rapat Dengar Pendapat.

Dalam pertemuan bersama Dewan, salah seorang calon jamaah haji bernama Jasman menyampaikan bahwa mereka datang mewakili calon jamaah haji lainnya yang telah siap berangkat pada tahun 2026.

Menurut Jasman, calon jamaah haji Kota Palopo saat ini resah karena mendapat kabar mengenai penghapusan kuota haji untuk Kota Palopo. Karena itu, mereka mendatangi Kantor DPRD Palopo untuk menyampaikan harapan agar seluruh calon jamaah haji Palopo yang telah melengkapi administrasi dan berbagai persyaratan haji lainnya. “Kami telah menjalani tes kesehatan dan memenuhi berbagai persyaratan haji, sehingga kami berharap bisa berangkat menunaikan haji tahun 2026,” kata Jasman.

“Kami berharap, Kota Palopo bisa segera mendapatkan kejelasan kuota haji tahun 2026 dan isu terkait penghapusan kuota haji untuk Kota Palopo tidak benar adanya,” lanjut Jasman.

Jasman bersama calon jamaah haji lainnya berharap agar aspirasi ini dapat terdengar hingga ke tingkat pusat sehingga Kota Palopo dapat kembali memperoleh kuota haji seperti tahun-tahun sebelumnya.

Ketua DPRD Palopo, Darwis menjelaskan, dalam rapat bersama calon jamaah haji 2026, para calon jamaah haji Palopo menyampaikan kekhawatiran terkait kabar bahwa kuota haji untuk Palopo ditiadakan. Menanggapi keluhan itu, kata Darwis, pihaknya berencana untuk segera melakukan klarifikasi ke Pemerintah Provinsi dan pihak terkait lainnya dalam waktu dekat.

Darwis menambahkan, DPRD tidak yakin ada kabupaten atau kota yang benar-benar dihapus kuotanya. Menurutnya, paling tidak, kuota untuk Palopo seharusnya tetap sama seperti sebelumnya.

Dia juga menyoroti bahwa di Sulawesi Selatan justru terdapat penambahan sebanyak 2.000 kuota haji, sehingga semestinya Palopo juga memperoleh tambahan, bukan malah ditiadakan.

Ia menegaskan, jika 2.000 kuota tambahan itu dibagi rata untuk 24 kabupaten dan kota di Sulsel, maka masing-masing daerah seharusnya bisa mendapatkan sekitar 83 jamaah. Karena itu, ia menilai tidak masuk akal jika Palopo tidak mendapatkan jatah sama sekali. “Hal ini seharusnya mengacu pada asas pemerataan. Sebab, negara ini sangat menjunjung tinggi asas pemerataan dan keadilan,” tegas Darwis. (nada)