PALOPO — Hingga saat ini, APBD Perubahan Palopo 2025 belum juga ditetapkan. Baik eksekutif maupun legislatif masih bersikukuh dengan pendapatnya masing-masing. Melihat kisruh ini, akademisi Palopo pun angkat bicara. Direktur Politeknik Dewantara atau Polidewa Palopo, DR Suaedi menyarankan kedua pihak segera duduk bersama dan mencari solusi secara musyawarah.
“Sebaiknya mereka duduk bersama dan bermusyawarah. Ini terjadi karena keduanya tidak saling bertemu, malah berdiskusi di lembaga masing-masing,” kata Suaedi kepada wartawan, Rabu (24/09/2025). Ia mengingatkan, jika APBD Perubahan tidak segera diasistensi, masyarakat Kota Palopo akan dirugikan karena program pembangunan dan pelayanan publik bisa terhambat.
Menurutnya, pembayaran utang dan pelaksanaan program prioritas adalah dua hal penting yang harus dibicarakan bersama. “Utang harus dibayar sesuai kemampuan APBD. Kalau tidak bisa sekaligus, maka harus dibicarakan, mana yang dibayar tahun ini dan mana yang ditunda ke tahun berikutnya. Yang jelas, utang pemerintah daerah itu wajib dibayar, karena itu bukan utang pribadi,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya perubahan pola perencanaan keuangan daerah ke depan. “Jangan lagi menambah utang. Semua program harus disesuaikan dengan anggaran yang tersedia. Biarlah negara yang berutang, daerah sebaiknya jangan,” tambahnya. Suaedi mengingatkan, pemerintah terpilih bertanggung jawab bukan hanya terhadap program barunya, tapi juga terhadap utang dan kebijakan pemerintahan sebelumnya. (*)

