MAKASSAR – Komisi D DPRD Sulawesi Selatan terus mengintensifkan upaya penyelesaian polemik lahan kompensasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Karebbe yang berlokasi di Desa Harapan, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur.

Sebagai langkah lanjutan, Komisi D menjadwalkan konsultasi ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) guna memperjelas status hukum lahan dimaksud.

Ketua Komisi D DPRD Sulsel, Kadir Halid, mengatakan konsultasi tersebut bertujuan memastikan kepastian aset daerah sekaligus mekanisme pemanfaatannya yang selama ini menimbulkan polemik di tengah masyarakat.

“Komisi D telah menjadwalkan konsultasi ke Kementerian Kehutanan dan Kementerian ATR/BPN untuk memperjelas status aset dan mekanisme pemanfaatannya,” ujar Kadir Halid, Senin (2/2/2026).

Menurutnya, kejelasan regulasi menjadi hal mendasar agar kebijakan yang diambil tidak menimbulkan persoalan baru, baik bagi pemerintah daerah, investor, maupun masyarakat setempat.

Ia menegaskan, DPRD Sulsel berkomitmen memastikan pengelolaan aset daerah berjalan sesuai ketentuan hukum dengan tetap mengedepankan perlindungan terhadap hak-hak warga.

“Setiap kebijakan harus memiliki dasar hukum yang kuat dan tidak merugikan masyarakat,” tegasnya.

Selain konsultasi ke kementerian terkait, Komisi D juga merencanakan peninjauan langsung ke lokasi lahan kompensasi di Luwu Timur setelah agenda koordinasi di tingkat pusat rampung.

“Kami akan turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi faktual di lokasi,” tambah Kadir.

Peninjauan lapangan tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran utuh mengenai kondisi lahan, pola pemanfaatan, keberadaan warga terdampak, serta dampak sosial yang ditimbulkan.

Polemik lahan kompensasi PLTA Karebbe mencuat setelah kawasan tersebut dimanfaatkan untuk pengembangan kawasan industri. Pemanfaatan itu memicu keberatan sebagian warga yang menilai hak-haknya belum sepenuhnya diselesaikan.

Persoalan ini sebelumnya telah dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi D DPRD Sulsel bersama pemerintah daerah dan pihak terkait pada 18 Desember 2025.

Dalam RDP tersebut, DPRD Sulsel menegaskan bahwa lahan dimaksud merupakan aset pemerintah daerah. Namun, keberadaan bangunan dan tanaman milik warga di atas lahan tersebut masih menjadi fokus pembahasan.

Melalui rangkaian konsultasi lintas kementerian dan peninjauan lapangan, DPRD Sulsel berharap dapat merumuskan solusi yang komprehensif, transparan, dan berkeadilan.

“Tujuan akhirnya adalah menemukan jalan keluar yang berpihak pada masyarakat, tanpa mengabaikan aspek hukum dan kepentingan pembangunan daerah,” pungkas Kadir. (rls/ikhlas)