MAKASSAR – Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Sulawesi Selatan menyoroti kepemimpinan Gubernur Andi Sudirman Sulaiman yang dinilai abai terhadap kebutuhan mendesak masyarakat, khususnya infrastruktur jalan dan pencairan dana bagi hasil (DBH) untuk wilayah Luwu Raya.

Ketua LMND Sulsel, Adri Fadhli, menyebut kondisi jalan di Luwu Raya – meliputi Kabupaten Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, dan Kota Palopo – memprihatinkan. Jalan rusak dan berlubang dinilai menghambat mobilitas warga, menggerus potensi ekonomi, dan mempersulit investor melirik daerah tersebut.

“Kawasan ini adalah tulang punggung ekonomi Sulsel, tapi tanpa infrastruktur memadai, petani sulit mengangkut hasil panen dan potensi pertambangan terhambat,” ujar Adri, Selasa (12/8/2025).

LMND juga menyoroti kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak pada pemangkasan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp112 miliar pada 2025, yang berimbas pada tertundanya sejumlah proyek jalan dan jembatan.

Selain itu, LMND menilai keterlambatan pencairan DBH sebesar Rp418 miliar kepada kabupaten/kota, termasuk Luwu Raya, semakin memperburuk situasi. Keterlambatan ini disebut sudah terjadi sejak 2020, dengan alasan APBD provinsi terbebani utang.

“Jika memang ada masalah keuangan, seharusnya ada transparansi dan solusi konkret. Luwu Raya adalah penyumbang pendapatan daerah, tapi justru jadi korban mismanajemen,” tegas Adri.

LMND mendesak Pemprov Sulsel mempercepat pembangunan jalan di Luwu Raya dan memastikan pencairan DBH tepat waktu. Mereka juga mendorong pemerintah provinsi menggandeng kementerian terkait atau memanfaatkan program Inpres Jalan Daerah (IJD) untuk mengatasi keterbatasan anggaran. “Sulsel tidak boleh terjebak retorika pembangunan. Ini soal nyawa perekonomian rakyat,” tutup Adri. (*)