Catatan: Bayu Purnomo
GEMA pemekaran Provinsi Luwu Raya kembali menggema dan menyita perhatian publik, terkhusus di wilayah Tanah Luwu. Di setiap sudut Tana Luwu, keinginan untuk mandiri sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB) bukan lagi sekadar wacana, melainkan aspirasi kolektif yang tak terbendung. Namun, langkah besar ini seolah terbentur tembok tebal bernama moratorium yang terbit sejak era 2014/2015.
Di tengah kebuntuan tersebut, muncul berbagai manuver strategis. Ada opsi merangkul Toraja dan Toraja Utara, hingga wacana menarik Kolaka Utara bergabung demi mencukupi syarat administratif lima kabupaten/kota sebagaimana amanat PP 78 Tahun 2007.
Secara politik, langkah ini sah-sah saja. Namun, sebagai Wija To Luwu, kita harus bertanya, di mana posisi Walmas (Luwu Tengah) dalam skenario ini?
Ketakutan bahwa menunggu terbentuknya DOB Luwu Tengah akan menunda lahirnya Provinsi Luwu Raya hingga tujuh tahun ke depan adalah kekhawatiran yang perlu dikaji ulang secara mendalam. Jika kita menengok ke belakang, sejarah pemekaran di Indonesia mencatat banyak preseden di mana provinsi dan kabupaten induknya mekar secara bersamaan (paralel).
Lihatlah rekam jejak pembentukan Sulawesi Barat, Kalimantan Utara, hingga yang terbaru adalah empat provinsi di Papua (Papua Barat Daya, Pegunungan, Tengah, dan Selatan). Wilayah-wilayah tersebut lahir berbarengan dengan penataan kabupaten di bawahnya. Artinya, tidak ada alasan teknis yang mengharuskan kita menanggalkan Luwu Tengah demi mempercepat status provinsi dengan mencari wilayah “pinjaman” dari luar.
Perlu ditegaskan bahwa dokumen persyaratan Luwu Tengah sudah mutlak dan memenuhi syarat secara administratif. Satu-satunya penghalang saat ini hanyalah pintu moratorium yang masih terkunci. Maka, memasukkan Luwu Tengah ke dalam agenda utama pemekaran provinsi bukan hanya soal angka, melainkan soal kepastian hukum yang sudah diperjuangkan bertahun-tahun.
Pemekaran wilayah sejatinya memiliki satu tujuan mulia: kesejahteraan dan pemerataan pembangunan. Jika kita memaksakan pembentukan provinsi dengan meninggalkan Walmas, maka kita telah mencederai filosofi dasar pemekaran itu sendiri.
Mendorong Luwu Tengah bukan sekadar tentang memenuhi syarat administratif lima kabupaten, melainkan perwujudan komitmen kebersamaan sesama Wija To Luwu. Jangan sampai ambisi mengejar status “Provinsi” membuat kita lupa pada janji pemerataan bagi saudara-saudara kita di Walmas.
Luwu Tengah adalah PR bersama. Ia adalah ujian bagi soliditas elit dan masyarakat Tana Luwu. Menjadikan Luwu Tengah sebagai prioritas adalah bukti bahwa perjuangan ini bukan demi kursi kekuasaan, melainkan demi martabat dan kemakmuran seluruh rakyat Luwu tanpa terkecuali.(***)

