PALOPO–Polemik ‘kapling laut’ di wilayah pesisir Kota Palopo mulai disikapi pihak Kepolisian. Polres Palopo mulai menyelidiki dugaan penyerobotan tanah negara di wilayah pesisir Palopo tersebut, khususnya di sepanjang Jalan Lingkar Timur (JLT) dan sekitar Tempat Pelelangan Ikan Pontap.

Penyidik Polres Palopo telah memanggil sejumlah pihak yang diduga terlibat dalam praktik jual beli lahan di eks pendangkalan laut.

​Kapolres Palopo, AKBP Dedi Surya Dharma, mengatakan, penyidik Unit Reskrim Polres Palopo telah melayangkan surat panggilan atau undangan kepada warga dan semua pihak yang terlibat dalam pengklaiman lahan yang masuk kategori aset negara. “Sudah dikirimkan undangan, tinggal menunggu kehadirannya,” kata AKBP Dedi Surya Dhama, Kamis (23/10/2025).

Langkah ini diambil menyusul laporan dan temuan maraknya oknum yang berlomba-lomba meng-kavling, bahkan menjual, lahan yang secara hukum diduga kuat merupakan bagian dari laut atau kawasan pesisir yang dikuasai negara.

​Salah satu nama yang disorot inisial Bu. Menurut keterangan Ikbal, seorang warga sekitar, Bu diduga menjadi aktor utama di balik penjualan kavling-kavling ilegal tersebut.

​”Dia (Bu) yang jual lahan ke warga. Empat kavling telah laku dijual. Satu kavling dijual Rp25 juta ukuran 20 kali 40 ,” tegas Ikbal, salah satu warga pesisir Palopo.

​Lokasi yang diklaim Bu seluas kurang lebih 400 Meter persegi tersebut berada di sekitaran kafe menuju Pelabuhan Tanjung Ringgit dari arah Utara.

Meski Bu dikabarkan memiliki Surat Keterangan Tanah (SKT), status hukum lahan yang merupakan perairan atau sempadan pantai ini menjadi titik krusial yang tengah didalami penyidik. ​Kasus ‘kavling laut’ di Palopo ini bukan sekadar urusan jual beli lahan biasa, melainkan mencerminkan kompleksitas sengketa aset negara di wilayah pesisir. (###)