BELOPA — Masyarakat miskin ekstrim dan legiun veteran di Kabupaten Luwu bebas dari pembayaran Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PPB-P2) di tahun 2025. Beban PBB-P2 dibebaskan khusus terhadap dua kelompok masyarakat itu menyusul keputusan Bupati Luwu merespons aspirasi masyarakatnya.
Bupati Luwu, Patahudding, menyampaikan pemerintah daerah sangat memahami kegelisahan masyarakat, dan telah mengambil langkah-langkah kebijakan yang berlandaskan regulasi dan kondisi di lapangan.
“Kebijakan ini diambil sebagai wujud komitmen pemerintah daerah dalam menjaga ketertiban, ketentraman, dan stabilitas di Kabupaten Luwu,” tegas Patahudding, Senin (1/9/2025).
Dijelaskan, pemerintah yang dipimpinnya itu menetapkan sejumlah kebijakan responsif terhadap aspirasi dan kondisi masyarakat yang berkaitan dengan PBB-P2 di tahun 2025.
Kebijakan soal revisi tarif pajak serupa juga akan ditindak oleh Pemda Luwu antara lain, Evaluasi tarif secara bertahap, khususnya untuk objek pajak yang mengalami penyesuaian kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) pada tahun 2025, disertai pembukaan posko pengaduan PBB-P2 di 22 kecamatan.
Keringanan, penundaan, penghapusan denda, dan relaksasi pembayaran, termasuk kompensasi bagi wajib pajak yang telah membayar lebih tinggi pada tahun berjalan, yang akan diberikan pada tahun berikutnya dalam bentuk pengurangan sesuai ketentuan yang berlaku.
Sosialisasi bersama tokoh masyarakat, DPRD, dan perwakilan wajib pajak untuk mencari solusi yang adil serta memperluas pemahaman manfaat PBB-P2.
Peninjauan kembali kenaikan kelas tanah dan NJOP sebagai bentuk tanggung jawab menjaga keseimbangan pembangunan dengan kemampuan masyarakat. (mat)

