PALOPO–Sebanyak 25 Anggota DPRD Palopo mulai mengadakan reses masa persidangan III Tahun Sidang 2024/2025 di daerah pemilihan (Dapil) masing-masing sejak Selasa (15/7/2025) lalu. Beragam aspirasi disampaikan masyarakat dalam reses dewan ini.
Berbagai aspirasi tersebut, diantaranya permasalahan banjir, lampu penerang jalan, saluran drainase, insentif RT/TW, termasuk jalan perbaikan jalan, pembangunan septic tank komunal, pembenahan Posyandu, perbaikan tanggul sungai, dan penanganan sampah, dan lain-lain.
Reses di Kecamatan Wara, misalnya, wakil rakyat dari dapil ini menerima aspirasi mengenai masalah banjir yang kerap melanda wilayah tersebut setiap kali hujan turun. Warga mengeluhkan bahwa tumpukan sedimentasi di saluran drainase menjadi penyebab utama terjadinya banjir di beberapa kelurahan di Kecamatan Wara.
Wakil ketua II DPRD Kota Palopo, Alfri Jamil yang juga wakil rakyat dari Wara, mengatakan Pemerintah Kota Palopo, melalui instansi teknis seperti Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum, dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), perlu melakukan kajian mendalam, seperti studi kelayakan, untuk mengidentifikasi penyebab banjir yang berulang di Kecamatan Wara.
“Seluruh aspirasi yang diterima akan dibahas dalam waktu dekat, terutama dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan di tingkat komisi,” kata Alfri.
Sementara itu, PALOPO–Anggota DPRD Palopo dari daerah pemilihan (Dapil) II dipimpin Wakil Ketua I, H Harisal A Latief, menggelar reses, Rabu (16/7/2025), di Kecamatan Wara Timur, juga banyak menerima aspirasi dari masyarakat setempat. Salah satunya aspirasi mengenai insentif RT/RW yang belum dibayarkan.
Harisal didampingi wakil rakyat lainnya antara lain, Cendrana Saputra Martani (CSM), Andi Muh Tazar (AMT), Muh Bastam, Irfan Nawir, Siliwadi, Umar dan Nureny, menjelaskan mekanisme pencairan insentif RT/RW. “Pembayaran insentif RT/RW triwulan pertama 2025, telah dicairkan beberapa waktu lalu. Untuk pencairan triwulan kedua, kemungkinan besar dicairkan bulan ini,” kata Harisal.
Mengenai tunggakan insentif RT/RW di tahun 2024 lalu, politisi senior Partai Golkar Palopo ini menyebutkan, tunggakan insentif sebanyak 10 bulan yang sempat masuk temuan BPK-RI akan diganti dalam bentuk reward.
“DPRD sudah fasilitasi, sehingga terbit Perwal, namun Perwal itu dikembalikan Kemenkumham. Hanya saja, ada pasal dalam Perwal Nomor 57 yang bisa dijadikan pedoman, apalagi tahun kemarin Palopo memiliki Silpa, mudah-mudahan ini bisa dibayarkan,” ungkap Harisal.
Ia berharap, keuangan daerah dapat mengakomodirnya. Yang jelas, bukan insentif namun reward yang akan diberikan pemerintah kepada RT/RW–sebagai pengganti tunggakan insentif. (nada)

