PALOPO–Tim Satuan Tugas Terpadu Pengawasan, Penertiban dan Penindakan Perizinan Berbasis Risiko di Kota Palopo melakukan penurunan sejumlah reklame bando jalan di Kota Palopo, Sulawesi Selatan, hari Senin, 2 Maret 2026. Penertiban ini dilakukan sebagai bagian dari upaya penegakan aturan terhadap bangunan reklame yang tidak memiliki izin resmi.
Kegiatan penertiban dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Palopo, Zulkifli Halid selaku penanggung jawab tim. Ia menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menata ruang kota serta memastikan seluruh pelaku usaha mematuhi ketentuan perizinan yang berlaku.
Adapun Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tergabung dalam tim ini meliputi DPMPTSP, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, Satpol PP, Dinas Kesehatan, Dinas Pariwisata, Bapenda, Dinas Perhubungan, Dinas Perdagangan, Dinas Perumahan dan Kawasan, serta para Camat dan Lurah.
Sejumlah baliho dan bando diturunkan karena tidak memiliki izin, khususnya bangunan reklame yang membentang di atas badan jalan. Di antaranya Bando dua kaki di pertigaan Malaja, Jalan Andi Djemma, Kelurahan Tompotikka; Bando dua kaki di depan SDN 1 Lalebbata, Jalan Andi Djemma, Kelurahan Amassangan; Bando satu kaki satu sisi di depan Tugu Nol KM Kelurahan Batupasi; Bando satu kaki di depan PM Kelurahan Batupasi.
Bando dua kaki di depan Toko Baru; Bando dua kaki di depan Toko Cahaya Sukses Jalan Rambutan; Bando satu kaki di depan Mahadewa Jalan Jenderal Sudirman; Bando satu kaki di depan SMAN 3; Bando satu kaki di depan Pizza Hut; Bando satu kaki di depan Toyota Kalla; serta Bando dua kaki di Binturu lampu pertama.
Setelah dilakukan penurunan baliho, tim memasang spanduk besar bertuliskan “Bangunan Reklame ini tidak memiliki izin” sebagai bentuk pemberitahuan kepada pemilik dan masyarakat.
Ketua Tim Satgas Terpadu yang juga Kepala Bapenda Palopo, Zulkifli Halid, mengatakan penertiban bando, reklame, dan billboard tak berizin ini dilakukan agar masyarakat, khususnya para pemilik, memahami tanggung jawabnya dalam mengurus perizinan.
Sebelum dilakukan penurunan, pemilik sudah di sampaikan melalui persuratan. Selain itu, bando ini juga merupakan temuan BPK. Balai Jalan juga telah memberikan peringatan bahwa sejumlah bando, billboard, dan reklame tidak berizin.
Ia menambahkan, setelah dilakukan penyegelan, pemerintah akan kembali melayangkan surat kepada pemilik. Apabila tidak diindahkan, maka akan dilakukan pembongkaran bangunan.
Pemerintah Kota Palopo berharap para pemilik segera mengurus izin sesuai prosedur. Jika dinyatakan layak, maka akan dilanjutkan. Namun apabila tidak memenuhi ketentuan, akan dilakukan evaluasi. Diharapkan pemilik mengikuti prosedur yang berlaku karena itu lebih baik dan memberikan kepastian hukum. (nada)

