PALOPO–Pemerintah Kota (Pemkot) Palopo dibawah pemerintahan Walikota Palopo, Hj Naili Trisal mengambilalih pengelolaan retribusi keluar masuk Pelabuhan Tanjung Ringgit Palopo. Selama puluhan tahun, sumber PAD ini dikelola Syahbandar Palopo.
Namun, pasca-kesepakatan antara Pemkot Palopo dan Kantor Syahbandar mengenai pengalihan pengelolaan retribusi keluar-masuk Pelabuhan Tanjung Ringgit, kini ditangani Pemkot Palopo melalui Dinas Perhubungan.
Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Palopo telah mengambil inisiatif untuk memastikan transisi berjalan mulus dan segera menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Kepala Dinas Perhubungan Kota Palopo, Andi Mudzakkir, membenarkan bahwa pengalihan kewenangan ini adalah hasil dari proses negosiasi dan analisis yang panjang. “Selama ini retribusi pelabuhan ditarik oleh Syahbandar selaku pemegang otoritas pelabuhan. Namun, setelah melalui diskusi panjang dan kajian mendalam, akhirnya pihak Syahbandar menyerahkan pengelolaan retribusi tersebut kepada Pemerintah Kota Palopo,” jelas Andi Mudzakkir.
Saat ini, tim Dishub Kota Palopo tengah bergerak cepat melakukan kajian dan pendataan objek-objek yang berpotensi menghasilkan PAD melalui retribusi di Pelabuhan Tanjung Ringgit. Langkah ini krusial untuk menentukan mekanisme penarikan retribusi yang legal, efisien, dan transparan.
Pendataan ini mencakup identifikasi jenis-jenis kendaraan, barang, atau jasa yang masuk dan keluar melalui akses jalan milik Pemkot Palopo menuju pelabuhan, yang nantinya akan menjadi basis perhitungan retribusi daerah.
“Pengambilalihan pengelolaan retribusi ini diharapkan menjadi langkah awal yang kuat bagi Pemerintah Kota Palopo untuk mengoptimalkan potensi daerah,” tambah Andi Mudzakkir.
Langkah ini juga sekaligus memastikan bahwa aset dan akses milik Pemkot Palopo yang digunakan dalam operasional pelabuhan dapat berkontribusi maksimal pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Palopo di masa mendatang.
“Keberhasilan Pemkot Palopo di bawah Wali Kota Hj. Naili Trisal dalam mengamankan sumber PAD ini diperkirakan akan memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan target pendapatan daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun-tahun berikutnya,” katanya. (***)

