PALOPO — Isu kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 300 persen tengah menjadi sorotan publik di sejumlah daerah. Kebijakan tersebut bahkan memicu aksi demonstrasi dari masyarakat yang menilai kenaikan tarif memberatkan. Namun, di Kota Palopo hingga saat ini belum ada pembahasan terkait penyesuaian atau kenaikan tarif PBB-P2.

Hal itu ditegaskan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Palopo, Andi Agus Mandasini, saat ditemui pada Rabu, 20 Agustus 2025. Agus menjelaskan, meski wacana kenaikan tarif mungkin saja dilakukan, hal itu harus melalui kajian yang matang terkait besaran penyesuaiannya. Menurutnya, setiap wilayah atau kecamatan memiliki nilai tanah yang berbeda sehingga tarif PBB juga menyesuaikan dengan nilai dasar masing-masing.

Di Palopo kata dia, masih ada tanah dengan tarif PBB di bawah sepuluh ribu rupiah per meter. Biasanya yang nilainya tinggi itu tanah komersial, seperti tempat usaha, toko, atau ruko. Sementara untuk rumah tinggal, penentuan tarifnya berbeda.

” Kami mengimbau, masyarakat Kota Palopo diimbau untuk tetap tenang karena pemerintah daerah belum melakukan pembahasan terkait kenaikan tarif PBB-P2,” katanya, Rabu (20/08/2025). (nad)