Catatan: Mubarak Djabal Tira
– Jurnalis di Palopo
PALOPO- Pemerintah Kota (Pemkot) Palopo belum mengeksekusi tujuh gerai ritel modern tak berizin di Kota Palopo. Padahal tujuh gerai ritel modern ini beroperasi tanpa Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Pemkot telah berjanji akan segera menertibkan setiap jenis usaha tak berizin, ternyata hanya sebatas gertak sambal.
Soal penguatan sistem pelayanan perizinan terpadu satu pintu hanya sekedar retorika. Memicu tudingan janji kosong di tengah saling lempar tanggung jawab antar-dinas. Kasus memanas karena salah satu gerai berdiri di lahan milik kepala dinas, menimbulkan dilema etika serius bagi aparatur sipil negara (ASN).
Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Perizinan yang melibatkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Perdagangan, Dinas Pekerjaan Umum (PU), serta Satpol PP belum menunjukkan aksi konkret. Hingga jumat (24/10), tidak ada penyegelan, teguran, atau pembongkaran.
Kepala DPMPTSP Syamsuriadi Nur mengaku pekan lalu, “Minggu depan kami tutup yang tak berizin.” Namun, janji itu belum terealisasi. Ini menunjukkan kurangnya koordinasi dan komitmen birokrasi. Karena itu, janji Satgas hanyalah “gimmick” tanpa tindak lanjut.
Pelanggaran PBG Rugikan Keselamatan dan Ekonomi Lokal
PBG, pengganti Izin Mendirikan Bangunan (IMB), wajib memenuhi standar keselamatan, kesehatan, dan tata ruang. Tujuh gerai ritel modern terbangun dan beroperasi tanpa dokumen ini. Akibatnya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) retribusi perizinan hilang, sementara risiko keselamatan publik meningkat.
Bahkan ritel ilegal ini menggerus pasar tradisional dan usaha mikro, kecil, menengah (UMKM). “Ritel liar merusak perekonomian lokal,” tegas Adam Setiawan, pemerhati masalah sosial di Palopo.
Ia menambahkan, “Usaha kecil mati-matian urus izin, sementara raksasa ritel seolah kebal hukum. Ini preseden buruk.”
Kontroversi mencuat pada salah satu gerai ritel modern berlokasi didekat SMA 5 Palopo yang berdiri di lahan milik salah seorang Kepala Dinas dilingkup Pemkot Palopo, Charlie. Ia mengakui menyewakan lahan dan telah mengingatkan penyewa untuk melengkapi PBG. “Tanggung jawab perizinan sepenuhnya pada mereka,” katanya.
Adam Setiawan, Koordinator Aliansi Masyarakat Peduli Konsumen (AMUK) Kota Palopo mendesak, “Walikota Palopo segera bertindak. Jika tidak, publik anggap pemerintah lemah demi investasi yang tak taat aturan, itu sama halnya dengan melakukan pembicaraan. Pekan depan, kita akan demonstrasi di Kantor Walikota, dengan tuntutan evaluasi jajaran SKPD teknis yang melekat kewenangan mengeluarkan izin, pengawasan dan penindakan. Tutup serta Bongkar gerai ritel tak berizin,” tegasnya. (***)

