MAKASSAR — Walikota Palopo, HM Judas Amir didampingi Kepala Bapenda, Abdul Waris, Kabid Penagihan, Irfan Dahri dan Plt Kepala BPKAD, Samil Ilyas menghadiri penandatanganan MoU pemerintah daerah se-Sulawesi Selatan dengan Bank Sulselbar dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Hotel Four Point Sheraton, Makassar Selasa (9/4/2019).
Adapun kerjasama yang dilakukan ini untuk memaksimalkan sistem pelayanan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) berbasis online. Sementara dengan BPN, disepakati kerjasama pengintegrasian data pertanahan dengan PBB perkotaan/perdesaan dan bea perolehan hak atas tanah bangunan, sertifikasi aset pemerintah, pembuatan dan pemanfaatan zona nilai tanah serta dukungan pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap.
BACA JUGA :Soal Pelayanan Publik, Gubernur Sulsel Harap Kepala Daerah Berguru ke Palopo
Dalam sambutannya dihadapan para kepala daerah dan pimpinan Bank Sulselbar serta BPN, Gubernur Sulsel Nurdin Abdulah sangat mengapresiasi MoU antara Bank Sulsel dan Badan Pertanahan Nasional dengan Pemda se-Sulawesi selatan.
“Kerjasama ini tentunya akan semakin memperbaiki tata kelola pemerintahan sehingga muaranya adalah perbaikan untuk kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Penandatanganan disaksikan Pimpinan KPK RI, Basaria Panjaitan, Gubernur Sulsel, H M Nurdin Abdullah, Koordinator Unit Koordinasi dan Supervisi Bidang Pencegahan (Korsupgah) KPK Wilayah Sulsel Linda Aprilia dan Ardiansyah Nasution yang kerap disapa Choky.
Dalam kesempatan itu Basaria Panjaitan berharap MoU akan berdampak pada peningkatan PAD serta mewujudkan tranparansi pengelolaan keuangan dan aset serta tranparansi pungutan pajak dan retribusi daerah.
BACA JUGA :Hilangkan 1.250 Keping Blanko KTP Oknum Pegawai Dukcapil Palopo Ditahan
Walikota Palopo, HM Judas Amir mengaku ikut mendukung penuh adanya kerjasama tersebut. Menurutnya pelayanan berbasis daring memang sudah sangat dibutuhkan di era perkembangan teknologi. Apalagi dalam kerjasama tersebut juga bersinergi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Pelayanan publik maupun pengelolaan keuangan pemda yang berbasis online memang harus dipikir seluruh SKPD lingkup pemkot Palopo dalam mendukung pembangunan daerah saat ini,” kata walikota. (asm)
