LUTRA — Pengadilan Agama (PA) Masamba, Kabupaten Luwu Utara, adalah satu-satunya satker di Provinsi Sulawesi Selatan yang diusulkan Mahkamah Agung untuk mendapatkan penilaian melalui Desk Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) via zoom meeting.
Penilaian dilakukan Tim Penilai Nasional (TPN) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN-RB). Penilaian Zona Integritas WBK dan WBBM dilakukan dengan dua cara. Selain Desk Evaluasi melalui zoom meeting, juga dilakukan penilaian melalui verifikasi lapangan (verlap), di mana TPN mendatangi satker yang akan dinilai.
Dari 314 satker, Mahkamah Agung mengusulkan 94 satker untuk dijadikan sampel penilaian oleh Kementerian PAN-RB, salah satunya adalah PA Masamba. Satker lain di Sulsel adalah PA Maros yang mendapat penilaian melalui metode verlap. Jadi, total ada 58 satker di Mahkamah Agung yang dinilai melalui desk evaluasi zoom meeting dan 36 satker dinilai melalui verlap.
“Kalau PA Masamba sendiri, penilaiannya melalui desk evaluasi zoom meeting,” kata Kepala PA Masamba, Layla Syahidan, saat ditemui Senin (22/11/2021), di Masamba. PA Masamba sendiri telah mendapatkan penilaian dari TPN Kementerian PAN-RB pada 18 November 2021 yang lalu. Layla optimistis bisa mendapatkan penilaian maksimal dari TPN Kementerian PAN-RB.
“Kami berharap bisa meraih predikat WBK, sekaligus membuktikan bahwa PA Masamba bebas dari perilaku korupsi, suap, gratifikasi dan pungli,” kata Layla. Ia optimistis, PA Masamba bisa meraih predikat birokrasi bersih dan melayani tersebut. “Insya Allah, kita bisa meraihnya,” pungkasnya. Hasil penilaian bakal diketahui pada Desember 2021 mendatang. (hms)
