PALOPO–Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Palopo merilis data terbaru perkembangan kasus Human Immunodeficiency Virus (HIV) hingga pengujung tahun 2025. Meski menunjukkan tren penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, Pemkot Palopo tetap memperketat pengawasan melalui deteksi dini pada kelompok masyarakat yang dinilai rentan.
Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Kota Palopo, San Ashari menjelaskan bahwa seluruh data yang dihimpun berasal dari fasilitas kesehatan tingkat pertama dan rujukan yang ada di wilayah tersebut.
“Sumber data sendiri itu langsung diambil atau dilakukan oleh teman-teman di Puskesmas, termasuk juga di rumah sakit. Jadi puskesmas dan rumah sakit sudah menjalankan layanan khusus HIV dan datanya itu langsung dari sana,” ungkap San Ashari.
Berdasarkan catatan Dinkes Palopo, jumlah kasus HIV pada tahun 2025 tercatat sebanyak 114 kasus. Angka ini mengalami penurunan kecil jika dibandingkan dengan akumulasi kasus pada tahun 2024.
“Kami telah mencatat kemudian melaporkan sekaitan dengan kasus-kasus khususnya kasus HIV yang terjadi di Kota Palopo. Kita sudah mencatat sampai hari ini, di tahun 2025 jumlah kasus HIV sebanyak 114 kasus. Dan kalau dibandingkan dengan tahun 2024, tahun lalu berjumlah 116, jadi terjadi penurunan walaupun tidak signifikan penurunannya,” bebernya.
Jika ditarik lebih jauh, San Ashari menyebutkan bahwa puncak temuan kasus tertinggi di Palopo terjadi dua tahun silam. “Kemudian puncak kasus HIV sebenarnya terjadi di tahun 2023, di mana jumlah kasusnya sebanyak 148. Artinya bahwa selama 2 tahun terakhir ini, sejak 2023 sampai 2025 penurunannya itu tidak signifikan,” tambahnya.
Guna menekan angka penularan, Dinas Kesehatan fokus pada upaya deteksi dini dan screening secara masif. Adapun sasaran utama dari pengawasan ini adalah kelompok-kelompok yang memiliki risiko tinggi tertular akibat pola perilaku tertentu.
“Jadi untuk HIV sendiri, kami memang melakukan upaya-upaya deteksi dini dan screening pada kelompok-kelompok berisiko. Di antara kelompok berisiko ada waria, pekerja seks komersial, LSL (Lelaki Seks Lelaki). Jadi mereka ini adalah kelompok-kelompok yang memang punya kebiasaan di luar dari kebiasaan normal sehingga mudah untuk ketularan HIV, dan dari kelompok-kelompok inilah kami mendapatkan kasus tersebut,” jelas San Ashari.
Dalam implementasinya di lapangan, petugas Puskesmas tidak bekerja sendiri. Mereka melibatkan jejaring pengjangkau untuk masuk ke komunitas-komunitas tertentu agar deteksi dapat dilakukan secara humanis.
“Adapun metode yang kami lakukan dalam screening dan deteksi dini adalah teman-teman puskesmas, termasuk dalam pengelola program HIV itu, bekerja sama dengan teman-teman pengjangkau sasaran. Mereka terjun langsung ke lapangan mencari orang-orang yang berisiko. Tentu pendekatannya dalam melakukan screening tidak sama dengan kasus-kasus yang lain,” pungkasnya. (wahdi)

