PALOPO–Kepala Kantor Pertanahan Kota Palopo, Ir. Aspar, S.SiT., MPA, secara resmi membuka kegiatan Sosialisasi Percepatan Pensertipikatan Rumah Ibadah di Kota Palopo yang dilaksanakan di Baruga Bakti Adhiguna Kantor Pertanahan Kota Palopo. Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam memberikan kepastian hukum atas tanah rumah ibadah serta mendukung terwujudnya tertib administrasi pertanahan.
Kegiatan sosialisasi tersebut turut dihadiri oleh Wakil Wali Kota Palopo, Dr. Akhmad Syarifuddin, SE., M.Si., serta perwakilan Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Selatan, yakni Kepala Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran, Ir. Syamsuddin K., S.SiT., M.H., QRMO., dan Kepala Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan, Muhammad Ahsan Malkan Sikki, S.H, serta Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu.
Hadir pula para pemangku kepentingan lintas agama, antara lain Penyelenggara Zakat Wakaf se-Kota Palopo, Ketua Forum Komunikasi Gereja Kota Palopo, Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI), Ketua Forum Komunikasi Antar Umat Beragama (FKUB), Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), Pengurus WALUBI Kota Palopo, Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI), serta Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI).
Dalam sambutannya, Aspar menegaskan bahwa percepatan pensertipikatan rumah ibadah merupakan langkah strategis untuk memberikan perlindungan hukum terhadap aset keagamaan sekaligus mencegah potensi sengketa di kemudian hari. Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, Kantor Pertanahan (BPN), serta para tokoh dan organisasi keagamaan dalam mendukung kelancaran proses pensertipikatan.
Wakil Walikota Palopo Akhmad Syarifuddin Daud dalam kesempatan tersebut menyampaikan apresiasi atas inisiatif Kantor Pertanahan Kota Palopo yang secara konsisten mendorong legalitas tanah rumah ibadah. Menurutnya, kepastian hukum atas aset rumah ibadah tidak hanya mendukung kelancaran kegiatan keagamaan, tetapi juga memperkuat kerukunan dan harmoni antarumat beragama di Kota Palopo.
Melalui kegiatan sosialisasi ini, para peserta mendapatkan pemahaman menyeluruh terkait prosedur, persyaratan, dan mekanisme pensertipikatan rumah ibadah. Diharapkan, kegiatan ini mampu mempercepat realisasi pensertipikatan rumah ibadah di Kota Palopo sebagai bagian dari pelayanan pertanahan yang profesional, inklusif, dan berkeadilan. (***)

