PALOPO – Honorer K2 menggelar aksi unjuk rasa di Gedung DPRD Kota Palopo, Senin (1/10) pagi. Mereka mendesak pemerintah agar membatalkan perekrutan CPNS melalui jalur umum 2018 sebelum honorer K2 diselesaikan secara keseluruhan.
Kord. Aksi M. Rusyaid mengatakan pemerintah harus mengeluarkan regulasi pengangkatan honorer K2.
“Kami mendesak pemerintah pusat melalui pemerintah daerah untuk segera menyelesaikan revisi UU nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara,” ujarnya.
Selain itu, para demonstran juga mendesak pemerintah untuk membatalkan dan menolak PPPK (P3K).
Sementara itu, anggota DPRD Palopo, Bakri Tahir mengatakan akan menampung semua aspirasi honorer K2 dan akan disampaikan ke pemerintah pusat.
“Tentu semua aspirasi mereka akan kami tampung dan akan langsung ke fax ke pemerintah pusat. Kami juga merasa empati kepada honorer K2, mereka harusnya diakomodir,” ujar Bakri Tahir. (liq)
