PALOPO–Pemerintah Kota Palopo dibawah pimpinan Walikota Palopo, Hj Naili Trisal terus bergerak cepat dalam mengatasi permasalahan klasik banjir dan pemenuhan kebutuhan air bersih bagi warga. Terbaru, Wali Kota Palopo, Hj. Naili Trisal, didampingi Wakil Wali Kota Akhmad Syarifuddin dan Kepala Dinas PUPR-Perkim, Harianto, melakukan audiensi ke Kantor Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang di Makassar, Rabu (6/5/2026).
Kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari komunikasi intensif yang dibangun Pemkot Palopo dengan Pimpinan Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras, guna memperkuat sinergi penanganan infrastruktur di Kota Palopo.
Dalam audiensi tersebut, Walikota menyampaikan harapan besar agar BBWS memberikan intervensi nyata terhadap ruas sungai yang menjadi kewenangannya. Fokus utama tertuju pada Sungai Amassangan yang kondisinya saat ini sangat memprihatinkan.
”Sungai Amassangan setiap tahun menjadi momok karena berpotensi meluap dan mengakibatkan banjir. Kami mengusulkan penanganan, baik normalisasi maupun revitalisasi konstruksi, agar warga di bantaran sungai merasa aman dan nyaman,” ujar Hj. Naili Trisal.
Langkah ini diambil mengingat adanya kebijakan efisiensi anggaran pemerintah daerah, sehingga diperlukan sharing program atau intervensi langsung dari Kementerian maupun Balai sesuai kewenangan masing-masing.
Sementara Kepala Dinas PUPR-Perkim Kota Palopo, Harianto, ST., menjelaskan bahwa dari sharing Pemkot Palopo diminta untuk menyiapkan DED-nya. “Alhamdulillah, kita memang telah siapkan itu, dan mudah-mudahan saja tahun ini, itu bisa segera terlaksana,” jelas Harianto.
Untuk penanganan jangka panjang, lanjut Herianto, Pemkot Palopo diminta untuk menyiapkan perencanaannya melalui master plan pengendalian banjir. “Jika itu ada, melalui komunikasi dan kerjasama dengan pihak balai tentunya akan terus ditingkatkan, diperjuangkan. Sehingga penanganan banjir di Kota Palopo bisa masif untuk bisa meminimalisir kejadian banjir karena luapan sungai atau kondisi eksisting sungai yang memang sudah harus mendapatkan penanganan serius,” jelas Harianto.
Harianto juga menyampaikan bahwa tahun 2026 ini, Kota Palopo juga mendapatkan bantuan (penerima manfaat) dari kegiatan rehabilitasi jaringan distribusi pipa Bambalu-Battang, dengan nilai sekitar Rp23 miliar, yang prosesnya sudah dilaksanakan. “Di pertengahan bulan ini sudah berkontrak. Semua itu tak lepas karena komunikasi Pemkot Palopo, dalam hal ini Ibu Walikota dengan Komisi V DPR RI, dibawah komando Andi Iwan Darmawan Aras”, ungkap Herianto.
“Pelaksanaannya adalah balai (BBWS), itu revitalisasi, dilakukan perubahan distribusi pipa. Dengan ini tentu suplai air bersih di masyarakat bisa maksimal sehingga diharapkan nantinya tidak ada lagi susah atau air tidak terdistribusi, bisa menambah pelanggan atau sambungan rumah tangga kita di Kota Palopo,” lanjutnya.
Berbagai hal tersebut, dikatakan Harianto, sebagai upaya Walikota Palopo menghadirkan kebutuhan dasar untuk layanan publik di Kota Palopo, termasuk ketersediaan air bersih. (nada)

