LUWU UTARA–Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Perlindungan Jaminan Sosial (Linjamsos) melakukan pencanangan Kawasan Siaga Bencana (KSB) berbasis masyarakat di Kabupaten Luwu Utara, Senin (21/9/2020), yang dipusatkan di lapangan desa Kamiri kecamatan Masamba.
Pencanangan KSB ini dalam rangka memperkuat mitigasi bencana berbasis masyarakat di Luwu Utara, mengingat Luwu Utara salah satu daerah di Indonesia yang tergolong rawan bencana.
Pencanangan ini dihadiri Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial (PSKBS), Muhammad Syafei Nasution, Anggota DPR-RI Komisi VIII Muhammad Fauzi, Bupati Luwu Utara Indah Putri Indrani, dan Kadis Sosial Sulsel Gemala Faoza, perwakilan Kemenko PMK, unsur Forkopimda, serta para Kepala Perangkat Daerah Pemda Lutra.
Direktur Jenderal Perlindungan Jaminan Sosial (Linjamsos) Muhammad Syafei Nasution mengatakan, di dalam meminimalisir terjadinya bencana, masyarakat-lah yang seharusnya tampil di depan, mengingat Indonesia adalah salah satu negara yang paling rawan terhadap bencana.
Untuk itu, kata dia, menjadi kewajiban pemerintah mengedukasi masyarakat melalui kegiatan-kegiatan mitigasi bencana, salah satunya membentuk Kawasan Siaga Bencana.
“Indonesia adalah negara yang rawan bencana. Kita tidak bisa lagi mengatakan bahwa ini musibah, karena kita memang tinggal di daerah yang rawan bencana. Suka tidak suka, kita berada di wilayah rawan bencana. Untuk itu, masyarakat harus tampil terdepan dalam meminimalisir bencana, dan masyarakat pula yang pertama merespon terjadinya bencana,” papar Muhammad Syafei Nasution.
Menurutnya, tak satu pun daerah di Indonesia yang aman dari bencana, sehingga dibutuhkan langkah antisipatif melalui program mitigasi bencana yang tepat guna meminimalisir terjadinya bencana.
Salah satunya adalah membentuk Kawasan Siaga Bencana, Kampung Siaga Bencana dan program mitigasi lainnya. “Kami telah menciptakan 39 ribu tagana di Indonesia. Mereka ini adalah pejuang kebencanaan yang kita beri tugas mengedukasi masyarakat agar program mitigasi ini berkelanjutan, tidak hanya sekadar seremonial saja,” jelas dia.
Sementara itu, Bupati Indah Putri Indriani berharap, melalui pencanangan KSB ini risiko bencana di Kabupaten Luwu Utara bisa dikurangi, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di wilayah-wilayah yang rawan bencana, termasuk dalam penanganan korban pascabencana yang bisa dilakukan lebih cepat lagi. “Semoga dengan model pendekatan penanggulangan berbasis masyarakat ini akan mengubah cara kita dalam penanggulangan bencana yang tidak hanya bertumpu pada pemerintah saja, tetapi masyarakat juga harus berada di depan,” kata Indah.
Pemerintah, sebut dia, akan terus memberikan fasilitasi melalui proses edukasi, sehingga masyarakat menjadi terdepan dalam mengurangi risiko bencana. “Semoga dengan kesiapan kita semua, akan semakin menghadirkan rasa nyaman bagi warga yang ada di daerah rawan bencana, karena mereka sudah siap, mereka paham bahwa mereka hidup di daerah yang rawan bencana. Dan pastinya mereka juga sudah tahu harus melakukan apa ketika hal yang tidak diinginkan itu (bencana) terjadi,” jelas Indah.
Di tempat yang sama, Anggota DPR-RI dari Komisi VIII, Muhammad Fauzi, menyebutkan pencanangan KSB di Luwu Utara sudah sangat tepat. Mengingat Luwu Utara juga termasuk daerah rawan bencana. Apalagi, kata dia, dengan kejadian banjir bandang pada 13 Juli 2020 lalu, akan semakin meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap risiko bencana. “Saya kira Kemensos sudah tepat menjadikan Luwu Utara sebagai salah satu tempat KSB. Ini langkah yang tepat. Negara memang harus hadir di mana masyarakat perlu didampingi,” jelasnya.
Sekadar diketahui, khusus di Kabupaten Luwu Utara, ada empat titik KSB yang dibentuk Kemensos, yaitu di desa Beringin Jaya kecamatan Baebunta Selatan, desa Lapapa kecamatan Masamba, desa Saptamarga kecamatan Sukamaju, dan kelurahan Salassa kecamatan Baebunta. Dan pencanangan KSB kali ini juga dilakukan secara virtual yang terhubung di empat titik tersebut. (LH)
