BELOPA — Polres Luwu menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) lintas sektoral dalam rangka menghadapi pemilu 2024, bertempat di Aula Tabakke Tongange Polres Luwu, Jumat (13/ 10/2023).
Rapat koordinasi lintas sektoral dipimpin langsung Kapolres Luwu AKBP Arisandi, S.H., S.I.K., M.Si. dan dihadiri oleh beberapa narasumber yaitu Kepala Kesbangpol Kab. Luwu H. Kamal, M.Si., Dandim 1403 Sawerigading diwakili oleh Pabung Luwu Mayor Kav. Suparman, S.Pd., Kajari Luwu diwakili Kasi Pidsus Rama Hadi, S.H., Ketua KPU Kab. Luwu Hasan Sufyan, Ketua Bawaslu Luwu Irpan, S.H. serta Kepala Dinas BKPSDM Kab. Luwu diwakili Kabid Mutasi Abdul Rahmat Fajri, S.Kom.
Kegiatan dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, pembacaan do’a, dilanjutkan dengan Pemaparan masing-masing narasumber kemudian dilanjutkan sesi tanya jawab. Kegiatan ini menyita begitu besar perhatian dari para peserta atau undangan yang diikuti oleh para Kapolsek, para Danramil dan para Camat se-kabupaten Luwu, khususnya materi terkait netralitas ASN.
“Bagaimana apabila ada seorang ASN yang suami atau istrinya sedang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dan di rumahnya terpasang spanduk atau baliho dukungan terhadap calon tersebut? Boleh saja, rumah kan area pribadi dan kebetulan yang mencalonkan diri adalah suami atau istrinya. Dan untuk hal itu, disarankan agar membuat pemberitahuan ke Bawaslu.” Jelas Irpan selaku Ketua Bawaslu.
Sementara itu, Kapolres Luwu AKBP Arisandi, S.H., S.I.K., M.Si mengatakan bahwa dalam rapat koordinasi lintas sektoral ini ada 2 hal utama yang akan menjadi fokus Polri, yaitu pengamanan pemilu melalui Operasi Mantap Brata dan penyelidikan/penyidikan tindak pidana pemilu melalui Sentra Gakkumdu.
“Semua personil sudah siap ON dan menerapkan early warning serta early detection guna mengantisipasi segala bentuk gangguan kamtibmas menjelang dan sepanjang tahapan Pemilu,” ujar AKBP Arisandi.
Seperti diketahui bersama, pada tahun 2024 nanti Indonesia akan menyelenggarakan Pemilu serentak, dimana saat ini sudah akan memasuki tahapan inti meliputi penetapan calon presiden dan calon wakil presiden serta persiapan masa kampanye. (*)
