PALOPO–Jelang putusan gugatan pasangan calon (Paslon) walikota Palopo, Farid Kasim Judas- Nuraenih (FKJ-NUR) di Mahkamah Konstitusi (MK) pada Senin (24/2/2025) pekan depan, Kota Palopo akan dilakukan pengamanan (PAM) ketat oleh pihak kepolisian dan juga personel Brimob.
Pengamanan akan dimulai akhir pekan ini. Sejumlah objek vital di Palopo akan dijaga personel gabungan. Mulai dari kantor Wali Kota, KPU, sejumlah kantor pemerintahan, dan swasta.
Mulai dari kantor pemerintahan, pusat perbelanjaan dan juga tempat umum lainnya. Seperti saat pengumuman hasil rekapitulasi suara tingkat kota di KPU lalu. Akan tetapi, untuk jumlah dan kapan personel Brimob tiba serta disiagakan di Palopo, pihak Polres yang dikonfirmasi belum bisa memberi informasi detail.
Kepala Seksi Humas Polres Palopo, AKP Supriadi membenarkan bahwa akan ada pengamanan BKO Brimob jelang putusan di MK itu.
“Surat permintaan BKO Brimob sudah dibuat. Namun, masih tindak lanjut pimpinan. Nanti kami infokan kalau sudah ada jumlah personel yang disiagakan dan kapan mereka tiba,” ucap Supriadi.
Sebelumnya, Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sulawesi Selatan, Irjen Pol Yudhiawan, memastikan pihaknya akan melakukan pengamanan ketat di Kabupaten Jeneponto dan Kota Palopo menjelang sidang pengucapan putusan sengketa hasil Pilkada 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).
Dari sembilan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP Kada) yang diajukan ke MK oleh pasangan calon di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di Sulawesi Selatan, hanya dua perkara yang dinyatakan layak untuk masuk ke tahap sidang pembuktian, yakni Pilkada Jeneponto dan Kota Palopo.
“Kami akan melaksanakan pengamanan secara intensif agar situasi di Sulawesi Selatan tetap kondusif,” ujar Irjen Pol Yudhiawan, pekan lalu.
Kapolda menegaskan bahwa personel kepolisian akan dikerahkan untuk mengamankan dua daerah tersebut, meskipun ia tidak merinci jumlah personel yang disiagakan.
“Walaupun hanya dua sengketa yang berlanjut ke tahap pembuktian, kita tetap lakukan pengamanan maksimal. Yang terpenting, Sulawesi Selatan tetap kondusif,” tegasnya.
Diketahui, sengketa Pilkada di Kota Palopo diajukan oleh pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palopo, Farid Kasim Judas-Nurhaenih, yang menggugat KPU Kota Palopo. Mereka menilai pasangan pemenang, Trisal Tahir-Ahmad Syarifuddin, cacat administrasi karena Trisal Tahir diduga mencalonkan diri menggunakan ijazah paket C yang tidak terdaftar di instansi berwenang. Putusan hasil sengketa Pilkada Palopo akan dibacakan pada Senin, 24 Februari pekan depan.
Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon (Paslon) FKJ-NUR, Budi Sada, menghimbau seluruh pihak untuk tetap menjaga kondusifitas dan kerukunan. Budi Sada, yang juga menjabat sebagai Ketua Partai Gelora Kota Palopo, berharap agar masyarakat menerima dengan sikap bijak apapun hasil putusan MK.
“Jelang putusan MK, kami menghimbau kepada seluruh tim dan relawan agar sama-sama menghargai apapun keputusan MK nantinya sebagai lembaga pengambil keputusan tertinggi terkait sengketa Pilkada,” ujar Budi Sada.
Ia juga menyampaikan harapan agar masyarakat tidak terpancing oleh isu-isu yang dapat merusak kerukunan dan persaudaraan di Kota Palopo. Proses hukum yang sedang ditempuh oleh Paslon FKJ-NUR, termasuk pembuktian atas aduan kecurangan yang diajukan ke MK, sepenuhnya dipercayakan kepada lembaga tersebut.
“Kami percayakan MK sebagai lembaga yang mengadili aduan kecurangan untuk memutuskan seadil-adilnya,” tegas Budi Sada.
“Dan kami berharap masyarakat tidak terpancing oleh hal-hal yang dapat merusak hubungan persaudaraan kita di Kota Palopo.” Situasi politik yang masih dinamis. Sikap saling menghargai dan menghormati keputusan MK diharapkan dapat mencegah potensi konflik dan menjaga stabilitas keamanan di Kota Palopo pasca-putusan. (*)
