PALOPO–Kapolres Palopo, AKBP Dedi Surya Darma menegaskan komitmen jajarannya mengusut serius berbagai dugaan kasus korupsi yang diadukan masyarakat. Saat ini tercatat 10 kasus dugaan korupsi ditangani Satreskrim Polres Palopo. Salah satunya, kasus dugaan korupsi normalisasi sungai tahun anggaran 2024 senilai Rp30 miliar.

“Kasus dugaan korupsi normalisasi sungai di Palopo itu menjadi target utama yang akan diusut tuntas Satreskrim Polres Palopo,” kata Kapolres Palopo melalui Kasat Reskrim, Iptu Sahrir.

Khusus kasus dugaan korupsi normalisasi sungai di Palopo, Iptu Syahrir menyebut ada 8 item yang diusut pihaknya. Selain itu, kasus dugaan korupsi lainnya yang ditangani Polres Palopo saat ini, diantaranya dugaan penyimpangan anggaran KONI Palopo, dan kasus dugaan penyimpangan anggaran melibatkan bendahara Bawaslu Kota Palopo.

“Delapan kasus dugaan terkait proyek normalisasi sungai tahun 2024, satu kasus KONI, dan satu lagi bendahara Bawaslu,” kata Iptu Sahrir, Selasa (14/10/2025).

Menurut Sahrir, sejumlah pihak pelaksana proyek normalisasi sungai tahun anggaran 2024 sudah dimintai keterangan oleh penyidik. “Anggaran proyek normalisasi sungai mencapai sekitar 30 miliar dan tersebar di beberapa titik, dengan sumber anggaran berasal dari APBN,” urainya.

Terkait penyelidikan kasus tersebut, Iptu Syahrir menyebut, pihaknya masih menunggu hasil pemeriksaan dari tim ahli konstruksi untuk memastikan ada tidaknya potensi kerugian negara dalam pekerjaan normalisasi sungai di Palopo.

Sementara itu, untuk kasus yang melibatkan bendahara Bawaslu Kota Palopo, penyidik menyebutkan prosesnya sudah hampir rampung dan tinggal menunggu hasil audit dari Inspektorat serta Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

“Kasus Bawaslu tidak lama lagi akan kami naikkan ke tahap penyidikan. Kami tetap berhati-hati agar setiap langkah penanganan sesuai prosedur dan hasilnya objektif,” tambahnya.

AKP Sahrir menegaskan komitmennya dalam menindak tegas setiap dugaan tindak pidana korupsi, baik yang melibatkan penyelenggara negara, pejabat daerah, maupun pihak swasta yang terlibat dalam pengelolaan dana publik. “Kami berupaya maksimal menuntaskan seluruh laporan korupsi yang masuk, karena ini menyangkut kepercayaan publik terhadap penegakan hukum,” tandasnya. (***)