BELOPA — Kepulan asap hitam dari kobaran api ban bekas yang dibakar oleh Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Lingkar Industri turut mewarnai aksi unjukrasa di depan Kantor DPRD Kabupaten Luwu, Senin (14/7/2025).
Rumor calo dalam perekrutan tenaga kerja, hingga transparansi dokumen Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) milik PT Bukaka Mandiri Sejahtera (BKKMS) jadi sorotan massa aksi unjukrasa.
Jendral Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Lingkar Industri, Reza, mengungkapkan kehadiran perusahaan industri (PT BKKMS) di wilayah Kecamatan Bua itu belum memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar, terutama dalam hal penyediaan lapangan pekerjaan.
“Selama ini masyarakat terdampak justru mengalami kesulitan mendapatkan pekerjaan di perusahaan tersebut. Hal ini diperparah dengan praktik calo tenaga kerja yang semakin marak dan merugikan masyarakat,” ujar Reza dalam orasinya.
Praktik percaloan dalam perekrutan tenaga kerja di PT BKKMS menyebabkan proses perekrutan tenaga kerja tidak transparan. Tidak memprioritaskan warga lokal atau sekitarnya. “Praktik percaloan tidak hanya mencederai nilai keadilan, tetapi juga memperparah kondisi ekonomi masyarakat yang seharusnya bisa terbantu melalui peluang tenaga kerja lokal,” ujarnya.
Penerimaan tenaga kerja tidak terbuka ke publik? Apa lagi terkait transparansi dokumen Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL).
Lanjut Reza, AMDAL PT BKKMS wajib dibuka ke publik. Dengan adanya AMDAL, perusahaan menunjukkan bahwa mereka peduli terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Mulanya, perusahaan wajib melakukan konsultasi ke masyarakat dalam penyusunan AMDAL, agar dapat mengurangi potensi penolakan atau konflik dengan masyarakat. “Dokumen AMDAL seharusnya memuat penjelasan terkait kebutuhan tenaga kerja serta potensi sumber daya manusia lokal, dan dampak lingkungan. Sayangnya, hingga kini masyarakat tidak bisa mengakses informasi tersebut secara terbuka. Ada dugaan perusahaan ini belum punya AMDAL,” tambah Reza.
Menanggapi itu, Ketua DPRD Luwu, Ahmad Gazali, mengatakan pihaknya akan memanggil semua unsur yang terlibat dalam proses perekrutan tenaga kerja di PT BKKMS. Pokok masalahnya akan dirundingkan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP), pada Rabu 16 Juli 2025. Dengan menghadirkan pihak-pihak terkait yakni, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Luwu, Direktur PT BKKMS, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu, dan Camat Bua.
“Dokumen AMDAL kewenangan Dinas Lingkugan Hidup. Kalau DPR berkepentingan minta ke Dinas Lingkungan Hidup sebagai fungsi pengawasan DPR,” kata Gazali.
Politisi partai Nasdem itu menambahkan, ia belum tahu-menahu soal internal PT BKKMS. Pasalnya, ia juga belum pernah melakukan komunikasi dengan pimpinan perusahaan industri itu. “Manajernya BKKMS saja kita belum tahu siapa,” ujar Gazali.
Meski demikian, pimpinan serta anggota DPRD Luwu bakal mengaktifkan fungsi pengawasannya, terhadap akses publik dalam proses perekrutan tenaga kerja dan transparansi dokumen AMDAL PT BKKMS. (yonk/mat)

