Asahan – Bupati Asahan, H Surya sampaikan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2021 pada Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Asahan, Selasa (29/03/2022).
Turut hadir dalam rapat itu Wakil Bupati Asahan, Ketua DPRD Asahan, Para Wakil Ketua, Anggota DPRD, Sekda Asahan, Pimpinan OPD, para Camat dan Undangan lainnya.
Bupati Asahan menyampaikan, LKPJ yang akan disampaikan pada hari ini merupakan amanat Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan PP RI Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
“Pada peraturan tersebut mengamanatkan bahwa Kepala Daerah menyampaikan LKPJ kepada DPRD setiap Tahunnya paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir,” ucap H Surya.
Lebih lanjut Bupati mengatakan, bahwa dokumen LKPJ disampaikan secara substansial merupakan dokumen yang memuat hasil penyelenggaraan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
“Yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan sehingga LKPJ ini merupakan Progres Report atas pelaksanaan Pemerintah Kabupaten Asahan,” jelas H Surya.
Sementara itu, ia juga menuturkan kondisi keuangan daerah Kabupaten Asahan Tahun anggaran 2021 yakni, Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2021 ditetapkan sebesar Rp. 1.712.198.452.184,00 (Satu Trilyun Tujuh Ratus Dua Belas Milyar Seratus Sembilan Puluh Delapan Juta Empat Ratus Lima Puluh Dua Ribu Seratus Delapan Puluh Empat Rupiah) terealisasi sebesar Rp. 1.644.729.854.151,92 (Satu Trilyun Enam Ratus Empat Puluh Empat Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Empat Ribu Seratus Lima Puluh Satu Rupiah Sembilan Puluh Dua Sen), atau setara dengan 96.06 %. Pendapatan dimaksud bersumber dari PAD, Pendapatan Transfer dan lain lain Pendapatan Daerah yang Sah.
Dan belanja daerah Kabupaten Asahan Tahun Anggaran 2021 juga mengalami perubahan sehingga ditetapkan menjadi sebesar Rp. 1.751.624.614.238,00 Terealisasi sebesar Rp. 1.592.780.622.981,34 atau sebesar 90.93 %. Belanja Daerah dimaksud terdiri dari belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. (AF)
