PALOPO–Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan, Irsan Anugrah menegaskan, Pemerintah Kota (Pemkot) Palopo tidak pernah berniat atau berencana menghilangkan TPP ASN yang mengabdi di dua BLUD milik Pemkot Palopo, yakni RSUD Sawerigading dan RSU dr Palammai Tandi Palopo.
Adapun TPP para ASN tersebut belum dibayarkan hingga saat ini, tegas Irsan, lebih disebabkan adanya perubahan mekanisme penganggaran TPP. “Kalau sebelumnya dialokasikan melalui APBD, tahun 2026 ini akan dibayarkan mandiri oleh menajemen RSUD Sawerigading dan RSU dr Palammai Tandi,” tegas Irsan dalam rapat dengar pendapat (RDP) di DPRD Palopo, Rabu (1/4/2026).
Diketahui, ratusan ASN RSUD Sawerigading dan RSU dr Palammai Tandi mendatangi Kantor DPRD Palopo. Para ASN tersebut sebagian besar tenaga kesehatan, termasuk para dokter, mempertanyakan TPP mereka belum dibayarkan dari bulan Januari hingga Maret 2026. Belum dibayarkannya TPP mereka lantaran tidak dianggarkan melalui APBD Palopo 2026.
Dalam RDP tersebut, Irsan mengatakan, pihaknya masih sementara mengkaji kemampuan fiskal dua rumah sakit milik Pemkot Palopo tersebut untuk mengakomodir TPP ASN, atau ada skema penggantinya. “Jadi mohon bersabar. TPP sebagai hak ASN tetap akan dibayarkan,” katanya.
Menurut Irsan, sekitar 300 lebih ASN di RSUD Sawerigading dan lebih dari 200 orang ASN di RSUD dr Palammaui Tandi belum dibayarkan TPP-nya.
“Keterlambatan pembayaran TPP disebabkan adanya kebijakan efisiensi anggaran yang sedang dijalankan Pemkot Palopo. Salah satu targetnya adalah menekan belanja pegawai agar pada 1 Januari 2027 tidak melebihi 30 persen dari total APBD,” urai Irsan.
DPRD Kota Palopo menggelar RDP menyusul ratusan ASN dari RSUD Sawerigading dan RSU dr Palammai Tandi mendatangi Kantor DPRD. Para ASN dari dua rumah sakit itu menyampaikan tuntutan agar TPP mereka dibayarkan terhitung dari Januri hingga Maret 2026.
Kepala BPKAD Palopo, Abd Waris yang hadir dalam RDP tersebut, menguraikan jika TPP ASN dari dua rumah sakit tersebut belum dibayarkan akibat adanya kebijakan mendorong TPP ASN dibayarkan melalui kemandirian fiskal RSUD Sawerigading dan RSU dr Pallamai Tandi.
Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Kota Palopo, Harisal A Latief, dalam RDP tersebut meminta agar pembayaran TPP ASN di RSUD Sawerigading dan RSU dr Palammai Tandi dibayarkan melalui APBD Palopo untuk bulan Januari-Maret 2026. Selanjutnya, untuk bulan berjalan berikutnya diserahkan ke menajemen dua RSU tersebut.
“Untuk tiga bulan pertama, Januari-Maret 2026 diupayakan TPP dapat dibayarkan pada April ini melalui APBD, sambil menunggu kajian kemampuan keuangan rumah sakit,” kata Harisal. (nada)

