PULUHAN masyarakat Bua tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Bua (AMMB) Kabupaten Luwu, menggeruduk PT Bumi Mineral Sulawesi (BMS) di Desa Karang-Karangan, Kecamatan Bua, Senin (27/10/2025) siang. Mereka menagih janji Jusuf Kalla sebagai owner PT BMS terkait pemberdayaan masyarakat lokal setempat dalam penerimaan tenaga kerja.

Aksi demo lanjutan ini melumpuhkan transportasi poros Palopo-Luwu jalur Karang-karangan. Sebab, dalam aksinya, AMBB memblokade jalan trans dengan membakar ban bekas dan memasang spanduk. Mereka juga bergantian berorasi menyoroti proses penerimaan tenaga kerja perusahaan smelter nikel itu. Mereka menuding PT BMS melanggar janji memberdayakan warga lokal.

Massa AMMB sempat bersitegang dengan aparat keamanan dan Satpam BMS saat massa aksi berusaha menerobos penjagaan petugas Satpam perusahaan. Massa memaksa masuk area site atau pabrik melalui pintu 1 sehingga terjadi keterangan antara massa dan petugas Satpam termasuk dengan aparat pengamanan dari Polres Luwu.

Seperti aksi sebelumnya, Sabtu 25 Oktober 2025, masyarakat dan mahasiswa menuntut transparansi perusahaan terkait perekrutan tenaga kerja.
“Kami menuntut transparansi perusahaan, ini terkait kesepakatan yang disampaikan Pak Jusuf Kalla, 70 persen orang Luwu atau 70 persen orang Bua,” ujar Mustarim, salah seorang perwakilan aksi saat berorasi.

Aswin, jenderal aksi juga menyoroti penerimaan karyawan PT BMS selama ini syarat dengan praktik calo yang meminta bayaran hingga Rp15 juta ke pelamar. Sedangkan Ummi, Kepala Desa Padangkalua, yang juga turun aksi menyoroti PHK ratusan karyawan konstruksi di tengah perusahaan juga membuka lowongan kerja.

“Kasian mereka, selama ini sudah bekerja membangun pabrik sebagai buruh kasar tapi dilupakan begitu saja, mereka di PHK di tengah perusahaan membuka lowongan kerja untuk pabrik 2,” ujar Ummi.

​Aksi ini bukan sekadar unjuk rasa musiman. “Ini adalah puncak gunung es dari frustrasi panjang yang menggugat janji investasi besar yang seharusnya membawa kesejahteraan masyarakat lokal Bua. Namun kini dinilai hanya menciptakan gelombang pengangguran baru,” kata Ummi. (***)