​BELOPA–Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama instansi terkait untuk membahas persoalan yang terjadi di PT Bumi Mineral Sulawesi (BMS). RDP ini dilaksanakan di Kantor DPRD Luwu, Selasa, 4 November 2025, dengan menghadirkan Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Bua serta dinas-dinas terkait.

​Hadir dalam kesempatan ini, Ketua DPRD Luwu, Ahmad Gazali, didampingi oleh Wakil Ketua I dan II Anggota DPRD Luwu. Turut hadir pula Kapolres Luwu, AKBP Adnan Pandibu, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Luwu, perwakilan dari PT. BMS, serta Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Bua.

​Persoalan utama yang dibahas adalah terkait rekrutmen ketenagakerjaan yang dilakukan oleh pihak perusahaan PT. BMS, yang beberapa hari sebelumnya memicu aksi demonstrasi sebagai bentuk keresahan masyarakat.
​
​Wawan Kurniawan, selaku Koordinator Aliansi, menyampaikan bahwa aksi yang mereka lakukan adalah wujud keresahan masyarakat. Dalam RDP ini, aliansi membawa beberapa tuntutan utama. Pertama, PT BMS diminta untuk memprioritaskan pemberdayaan tenaga kerja lokal dalam proses rekrutmen. Kedua, tuntaskan praktik pungli dalam proses rekrutmen tenaga kerja. Dan ketiga, Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Bua menuntut transparansi dalam setiap tahapan rekrutmen tenaga kerja oleh pihak PT. BMS.

​”Pihak Aliansi menduga bahwa proses rekrutmen yang dilakukan oleh pihak PT. BMS merupakan syarat akan kepentingan.
Dimana juga, terindikasi adanya dugaan pungli yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab,” tegas Wawan.

​Tuntutan tersebut disampaikan aliansi sebagai upaya untuk memastikan proses rekrutmen berjalan adil dan bebas dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme atau KKN. (ayonk)