PALOPO–Sejumlah Calon Jamaah Haji (CJH) reguler tahun 2026 Kota Palopo kembali mendatangi Kantor DPRD Kota Palopo untuk menyampaikan aspirasi terkait kejelasan kuota haji untuk Kota Palopo. Mereka meminta kepastian terkait hasil koordinasi legislatif dengan Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Sulawesi Selatan mengenai kuota pemberangkatan haji tahun 2026.

Para CJH mempertanyakan kejelasan kuota setelah muncul aturan baru sesuai UU Nomor 14 tahun 2025, yang dinilai dapat mengurangi jumlah jamaah yang diberangkatkan.

Menerima aspirasi para calon jamaah haji, Komisi A menggelar rapat dengar pendapat (RDP) menghadirkan Kepala Kemenag Palopo dan Kabag Kesra Pemkot Palopo. Dalam RDP tersebut, seluruh pihak menyatukan persepsi untuk memperjuangkan kuota haji Palopo sebanyak 102 orang, sesuai jumlah yang diberlakukan pada tahun-tahun sebelumnya.

Ketua Komisi A DPRD Palopo, Aris Munandar, menyatakan pihaknya siap mengawal aspirasi calon jamaah haji Kota Palopo hingga ke tingkat Pusat. Karena itu, kata Aris, selambat-lambatnya hari Senin (24/11/2025), pihaknya berangkat ke Jakarta untuk menyampaikan aspirasi serta surat dari para calon jamaah haji langsung ke Komisi VIII DPR RI dan Kementerian Haji dan Umrah.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Palopo, Darwis, menegaskan komitmennya dalam memperjuangkan hak calon jamaah haji Palopo. “Kami siap mengawal aspirasi para calon jamaah haji ke Komisi VIII agar kuota Palopo tetap dipertahankan. Ini butuh kebijakan Menteri Haji dan Umroh,” ujarnya.

Di sisi lain, salah seorang calon jamaah haji Palopo, Mustakim, mengaku resah dengan ketidakjelasan aturan baru yang berpotensi mempengaruhi keberangkatan mereka. Ia berharap ada titik temu antara pemerintah daerah, Kemenag, dan pemerintah pusat.

“Setelah menyaksikan zoom antara Kementerian Haji dan Umrah bersama Komisi A, belum ada yang pasti, terutama terkait aturan menteri yang ditetapkan pada September 2025. Masa aturan ini langsung mau diterapkan, sementara belum ada sosialisasi? Kalau memang mau diberlakukan, seharusnya bisa di tahun 2027,” ungkapnya.

Para calon jamaah haji berharap perjuangan DPRD dapat menghasilkan keputusan yang berpihak kepada mereka sehingga keberangkatan haji tahun 2026 tetap berjalan sesuai kuota yang selama ini berlaku. (nada)