PALOPO–Dalam kunjungan kerja DPRD Palopo yang berasal dari daerah pemilihan (Dapil) I di sela-sela reses di kantor kecamatan Wara Barat dan kunjungan lapangan ke lokasi longsor Battang Barat, legislator Steven Hamdani mengusulkan agar Pemkot Palopo menyediakan layanan hotline pengaduan masyarakat.
Steven menyampaikan ini setelah melihat dan merasakan sendiri betapa ribetnya warga Palopo menyampaikan keluhan-keluhan mereka seputar layanan publik.
“Kami dari hasil reses selama dua hari ini melihat langsung betapa keluhan masyarakat itu, utamanya terkait layanan publik masih agak ribet, dalam arti kata kadang mereka bingung mau sampaikan kemana, atau ada juga yang sudah menyampaikan tapi tidak ada tindaklanjut karena tidak langsung diterima oleh pimpinan OPD, sehingga tak jarang mereka menyampaikan secara langsung kepada kami,” katanya.
Lanjut legislator muda Golkar itu, menirukan ucapan warganya, yang berkata, “kalau lewat anggota DPRD bisa cepat direspon (kepala dinas atau pimpinan OPD) ketimbang mereka sendiri yang menyampaikan sendiri,” imbuh dia.
Para Anggota DPRD Palopo utamanya yang dari Dapil I mengisyaratkan agar Walikota mengaktifkan nomor pengaduan khusus (hotline), agar aduan terkait layanan publik bisa terealisasi, misalnya keluhan penerangan jalan umum yang kasusnya paling tinggi, disusul jalanan rusak, masalah persampahan/drainase, hingga soal pendidikan dan keluhan layanan kesehatan, serta masalah publik services lainnya.
“Zaman ini era teknologi digital, kita tentu ingin agar warga Palopo ini lebih terlayani dengan cepat dan baik, masalahnya jika mereka hanya mengadu ke camat atau lurah, yang bukan instansi teknis, maka hasilnya selain lambat juga tidak pasti penyelesaian masalahnya, karena masih akan diteruskan lagi ke pihak terkait,” Misbahuddin, legislator PKB itu menimpali. (iys)
