PALOPO – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, menerima langsung delegasi DPRD dari wilayah Tana Luwu dalam kunjungan ke Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (26/1/2026).
Pertemuan tersebut membahas aspirasi pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB), meliputi Kabupaten Luwu Tengah dan Provinsi Tana Luwu. Bima Arya menyampaikan, apresiasi atas kedatangan perwakilan dari empat daerah yakni, Kabupaten Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, serta Kota Palopo.
Ia menegaskan, pemerintah pusat membuka ruang dialog bagi daerah yang menyampaikan aspirasi pemekaran. “Terima kasih atas aspirasi dari Luwu Raya. Kami menerima ini sebagai bagian dari masukan penting dalam evaluasi kebijakan daerah otonom baru,” ujarnya.
Menurutnya, seluruh usulan pemekaran akan dikaji secara komprehensif, termasuk menjadi bahan pertimbangan pemerintah pusat terkait kemungkinan pencabutan moratorium. “Kami tampung seluruh masukan dari daerah. Aspirasi ini akan menjadi bagian dari evaluasi menyeluruh pemerintah pusat,” kata Bima.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Luwu, Zulkifli, yang hadir dalam pertemuan tersebut mengungkapkan wacana pemekaran Provinsi Luwu Raya tidak semata didorong oleh kepentingan politik. “Ini juga merupakan kebutuhan administratif untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik,” ungkapnya.
Legislator Partai Golkar itu menambahkan, pembentukan provinsi baru dinilai penting untuk mempercepat pelayanan kepada masyarakat serta menjaga stabilitas sosial di wilayah Luwu Raya. “Ini adalah kebutuhan administratif, bukan sekadar aspirasi politik,” pungkas Zulkifli.
Senada dengan Zulkifli, Ketua DPRD Luwu Utara, Husain, yang juga hadir dalam pertemuan itu menegaskan perjuangan pembentukan Provinsi Luwu Raya tetap berpijak pada nilai sejarah. Menurutnya, aspirasi tersebut bukan sekadar tuntutan administratif, melainkan bagian dari janji negara oleh Presiden pertama RI, Ir. Soekarno, kepada Datu Luwu. “Provinsi Luwu Raya merupakan bentuk penghargaan sekaligus pengakuan atas kontribusi politik dan perjalanan sejarah masyarakat Luwu,” kata Husain.
Selain itu, Husain mengungkapkan bahwa dalam dua pekan terakhir, warga melakukan aksi penutupan serta pemblokadean jalan poros, mulai dari perbatasan Kabupaten Luwu dan Luwu Timur hingga sejumlah titik lainnya. “Ini merupakan upaya menyuarakan harapan agar Presiden Prabowo Subianto dapat mendengar langsung aspirasi masyarakat Luwu Raya,” tutup Husain. (***)

