HARAPAN masyarakat di wilayah Luwu Raya untuk memisahkan diri dari Sulawesi Selatan dan membentuk provinsi baru nampaknya masih menemui jalan buntu yang terjal. Ketua Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Andi Sofyan Hasdam, mengungkapkan bahwa tantangan terbesar saat ini bukan lagi di tingkat daerah, melainkan pada persetujuan di tingkat provinsi induk.
Menurut Andi Sofyan Hasdam, pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Provinsi Luwu Raya sangat sulit terwujud selama belum ada Persetujuan Bersama antara Gubernur Sulawesi Selatan dan Ketua DPRD Sulawesi Selatan.
“Akan sangat sulit bagi Gubernur Sulsel untuk mengeluarkan surat persetujuan pembentukan DOB bagi Provinsi Luwu Raya,” ujar Andi Sofyan.
Secara regulasi, syarat administratif pembentukan provinsi baru mewajibkan adanya kesepakatan tertulis dari pemerintah provinsi induk. Tanpa adanya tanda tangan dari Gubernur dan pimpinan DPRD Provinsi, usulan tersebut tidak dapat diproses lebih lanjut ke tingkat pusat, baik di Kemendagri maupun DPR RI.
Keengganan pemerintah provinsi induk untuk memberikan restu seringkali dikaitkan dengan potensi kehilangan wilayah strategis serta sumber pendapatan daerah yang signifikan dari sektor pertambangan dan perkebunan yang selama ini menjadi penopang ekonomi Sulawesi Selatan.
Isu pembentukan Provinsi Luwu Raya sendiri telah bergulir selama bertahun-tahun. Masyarakat di empat wilayah (Kota Palopo, Kabupaten Luwu, Luwu Utara, dan Luwu Timur) menilai pemekaran adalah solusi untuk mempercepat pembangunan dan mendekatkan pelayanan publik di wilayah utara Sulawesi Selatan.
Namun, dengan pernyataan dari Ketua Komite I DPD RI ini, para tokoh pejuang pemekaran kini dihadapkan pada realita politik yang sulit. Fokus perjuangan nampaknya harus beralih pada upaya melobi kebijakan di tingkat Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan agar mau merelakan wilayah Luwu Raya menjadi mandiri. (***)

