PALOPO–Pemerintah Kota (Pemkot) Palopo akhirnya akan menindaki ritel modern ilegal yang menjamur tanpa izin operasional dan persetujuan bangunan gedung (PBG) di Kota Palopo. Walikota Palopo, Hj Naili Trisal meminta Satgas Pengawasan Perizinan mengadakan razia dan penertiban ritel modern ilegal di daerah ini.

Tidak main-main, jika terbukti beroperasi tanpa ijin operasional dan PBG, Satgas akan menutup dan membongkar bangunan ritel nakal tersebut. Termasuk akan diberikan sanksi administratif guna mengatasi kerugian keuangan daerah akibat pajak dan retribusi yang hilang.

Langkah ini merupakan respons atas maraknya minimarket tanpa dokumen legal yang mengganggu tatanan perdagangan dan keuangan kota berjuluk “Idaman” ini.

Satgas terdiri dari Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dinas Perdagangan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), siap turun ke lapangan dalam waktu dekat.

Kepala DPMPTSP Kota Palopo, Syamsuriadi Nur, menjelaskan komitmen ini saat ditemui awak media pada Rabu (15/10/2025).

“Sesuai instruksi pimpinan (Walikota), sanksi tidak hanya penutupan dan pembongkaran,” tegasnya.

Ia menambahkan, operasi ini bertujuan mengembalikan kerugian keuangan daerah dari pajak reklame dan retribusi yang luput dibayar ritel ilegal.

Pantauan lapangan mengungkap ritel seperti Alfamart di Kelurahan Benteng dan Takkalala, serta Indomaret di Kelurahan Surutanga, beroperasi tanpa perizinan.

Data DPMPTSP mencatat hanya 62 unit Alfamart, Alfamidi, dan Indomaret yang berizin resmi, sementara sisanya ilegal dan berpotensi menimbulkan risiko keamanan serta hilangnya pendapatan daerah.

Pemkot Palopo mengimbau pelaku usaha mematuhi regulasi dan masyarakat melaporkan pelanggaran untuk percepatan penindakan, demi menjaga ekosistem perdagangan yang adil dan keuangan daerah yang sehat. (nada)