PALOPO–Kebijakan Pemerintah Pusat terkait penghapusan tenaga honorer setelah pengangkatan tenaga PPPK paruh waktu akhir Desember 2025 lalu, di seluruh Indonesia, berimbas terhadap keberadaan tenaga honorer yang tidak terangkat menjadi PPPK paruh waktu. Termasuk di Kota Palopo, masih sekitar 1.000-an tenaga honorer yang mengalami nasib ‘buntung’ setelah kebijakan penghapusan tenaga honorer mulai tahun 2026.
Plh Sekda Kota Palopo, Abdul Waris, membenarkan jika Pemkot Palopo melalui OPD masing-masing tidak menganggarkan gaji/honor tenaga honorer yang tidak terangkat menjadi PPPK paruh waktu. “Dengan demikian, maka mereka (honorer) berhenti dengan sendirinya. Sebab, tidak ada lagi tenaga honorer di birokrasi Palopo, apalagi sudah tidak dianggarkan honor atau gaji mereka,” kata Abdul Waris, Senin (5/1/2026).
Kondisi keterbatasan finansial yang dihadapi Kota Palopo saat ini, kata Abdul Waris, tidak memungkinkan juga Pemkot melalui OPD terkait mengalokasikan gaji/honor tenaga honorer. “Bahkan, untuk tenaga PPPK paruh waktu anggaran gaji/honor mereka juga sangat terbatas akibat keterbatasan finansial,” katanya.
Namun berbeda dengan tenaga honorer yang mengabdi di RSUD Sawerigading Palopo dan RSU dr Palammai Tandi Palopo, kata Abdul Waris, bisa saja dilanjutkan masa pengabdiannya. Sebab, dua fasilitas kesehatan milik Pemkot Palopo ini berstatus BLUD, sehingga mengelola keuangan sendiri.
“Tergantung direksi RSUD Sawerigading dan Direktur RSU Palammai, apakah mempertahankan tenaga honorer atau tidak, diserahkan sepenuhnya sesuai kondisi keuangannya. Dua instansi ini BLUD, sehingga memiliki kewenangan mengelola keuangan sendiri. Kalau mampu mengamodir tenaga honorer dari segi anggaran, terutama perawat dan bidan, makanya sepenuhnya jadi kewenangan direksinya,” ujar Abdul Waris. (nada)

