BELOPA–Kapolres Luwu, AKBP Adnan Pandibu bersama jajarannya membubarkan aksi blokade jalan di perbatasan Luwu-Wajo, di Batulappa, Kecamatan Larompong Selatan, Senin dini hari, 9 Februari 2026. Aksi blokade jalan yang telah berlangsung beberapa jam itu memacetkan arus lalulintas memasuki wilayah Luwu dari Wajo, begitupun sebaliknya.

Pembubaran blokade oleh pihak kepolisian dilakukan setelah negosiasi yang dilakukan Kapolres Luwu dengan pengunjukrasa tidak menemui titik terang. Setelah blokade jalan dibuka pihak kepolisian, arus lalulintas akhirnya berjalan normal kembali.

​Aksi pembukaan paksa ini dilakukan setelah massa pengunjuk rasa yang menuntut pembentukan provinsi baru (Luwu Raya) tetap bertahan dan menutup total akses jalan trans-Sulawesi selama berjam-jam.

​​Menurut informasi di lapangan, pihak kepolisian sebelumnya telah melakukan upaya negosiasi persuasif sejak sore hingga malam hari agar massa memberikan akses jalan bagi kendaraan umum dan logistik.

Namun, karena kesepakatan tidak tercapai dan kemacetan semakin parah, petugas akhirnya mengambil langkah diskresi. “Kami mengedepankan kepentingan umum yang lebih besar. Jalur ini adalah urat nadi logistik dan transportasi masyarakat. Setelah upaya persuasif tidak diindahkan, kami melakukan pembersihan material blokade pada dini hari tadi,” ujar sumber kepolisian di lokasi.

​Proses pembukaan blokade yang berlangsung di waktu subuh tersebut bertujuan untuk meminimalisir risiko bentrokan fisik. Petugas mengerahkan personel untuk menyingkirkan material berupa ban bekas, kayu, dan batu yang digunakan massa untuk menutup jalan.

​Hingga saat ini, Selasa 9 Februari 2026, arus Lalu Lintas: Jalur perbatasan Luwu-Wajo sudah kembali dapat dilalui oleh kendaraan roda dua maupun roda empat secara normal. Sejumlah personel kepolisian masih disiagakan di titik-titik rawan untuk mengantisipasi adanya aksi susulan atau upaya pemblokiran kembali oleh massa.

​Pihak kepolisian menghimbau kepada masyarakat dan para pengunjuk rasa agar dalam menyampaikan aspirasi tetap menghormati hak-hak pengguna jalan lainnya dan tidak melakukan tindakan anarkis yang merugikan publik.(*)