Oleh: Chaerul Baderu, SE, MM
– Mantan Dewan Pengawas Perumda TM Palopo

PERUMDA Tirta Mangkaluku (TM) Kota Palopo, Sulawesi Selatan, kini menanti pucuk pimpinan. BUMD milik Pemkot Palopo ini tengah lowong pimpinannya setelah masa jabatan tiga direksi berakhir per tanggal 10 Mei 2026. Bahkan sejak hari Jumat lalu, 8 Mei 2026, tiga direksi Perumda TM Palopo telah pamit. Mereka dilepas penuh keharuan oleh para karyawan yang selama lima tahun bersama mereka menjadi ‘tukang ledeng’ di kota bermotto ‘Idaman’ ini.

Nah, selepas tiga direksi purnatugas, publik kini menanti siapa bakal ditunjuk Walikota Palopo, Hj Naili Trisal menjabat sebagai Plt direktur. Per tanggal 11 Mei 2026, tepatnya hari Senin, Plt direktur sudah wajib ditetapkan untuk mengisi kekosongan pimpinan di ‘PDAM Palopo’.

Plt ditunjuk Walikota Naili lantaran hasil seleksi direksi Perumda TM Palopo masih berproses di Kemendagri. Belum ada hasilnya sampai saat ini. Praktis tidak boleh terjadi kekosongan pimpinan di Perumda TM Palopo.

Publik, terutama para pengamat dan pemerhati di Palopo, sejak beberapa hari terakhir ini menebak-nebak siapa bakal ditunjuk sebagai Plt direktur Perumda TM Palopo. Bahkan, ada beberapa netizen terang-terangan menyebut nama beberapa pejabat eselon II di jajaran Pemkot Palopo sebagai figur yang dinilai pas dan cocok jadi Plt.

Sebut saja, nama Kepala Inspektorat Palopo, Amir Santoso, salah satu nama yang dinilai pas menjabat Plt Direktur Perumda TM Palopo. Ada juga nama Kepala Dinas PUPR Palopo, Harianto. Termasuk nama Pj Sekda Palopo yang juga Ketua Dewan Pengawas Perumda TM Palopo, Zulkifly Halid.

Sebenarnya, publik tidak perlu mereka-reka, menebak-menebak, ataupun memprediksikan siapa nama yang akan dibuatkan SK sebagai Plt Direktur Perumda TM Palopo. Sebab, aturannnya sangat jelas dan tegas.

Merujuk Permendagri Nomor 23/2024, terutama Paragraf tentang kekosongan jabatan anggota direksi. Sesuai regulasi ini, pasal 24 ayat (1), bahwa dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota direksi, pelaksanaan tugas kepengurusan BUMDAM dilaksanakan oleh Dewan Pengawas atau Komaris.

Masih regulasi yang sama, pasal 24 ayat (2), bahwa Dewan Pengawas atau Komisaris dapat menunjuk pejabat dari internal Bumdam untuk membantu pelaksanaan tugas direksi sampai dengan pengangkatan direksi defenitif paling lama 6 (enam) bulan.

Nah, jika merujuk regulasi tersebut, sangat jelas arahnya, siapa yang memenuhi regulasi untuk menjabat Plt Direktur Perumda TM Palopo. Sesuai Pasla 24 ayat (1), jika Walikota Palopo berpedoman aturan ini, maka Ketua Dewan Pengawas, dalam hal ini Zulkifly Halid memenuhi syarat dan ketentuan untuk menjabat Plt sampai direksi defenitf diangkat.

Atau sebaliknya, merujuk pasal 24 ayat (2), Dewan Pengawas bisa menunjuk pejabat senior di Perumda TM Palopo untuk diusulkan ke Walikota Palopo agar diangkat menjadi Plt sampai direksi defenitif terpilih. Nah, coba tebak, siapa-siapa pejabat senior di Perumda TM Palopo? Yuk main tebak-tebakan! (***)