BELOPA — Ada hal menarik disela Rapat Dengar Pendapat (RDP) soal ekspose Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) PT Bukaka Mandiri Sejahtera digelar di Ruang Paripurna kantor DPRD Luwu, Rabu (16/7/2025).
Manajer PT Bukaka, Ikhwanul Ikhsan, saat hadiri RDP dimintai keterangan soal jumlah desa terdampak di wilayah industrinya. Ia menjawab tidak tahu-menahu. “Tidak tahu, coba tanya sama itu aliansi pendemo,” singkat Ikhwanul kepada wartawan.
Diketahui, kawasan industri PT Bukaka bertempat di Desa Toddopuli, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu. Hadirnya perusahaan ini berdampak langsung pada tiga desa di sekitarnya.
Ketua Komisi III DPRD Luwu, Akbar Sunali, turut membenarkan ada tiga desa terdampak langsung di kawasan PT Bukaka. “Industrinya itu masuk Desa Toddopuli, terdampak juga sampai ke Desa Bukit Harapan, termasuk juga Desa Karang-karangan ikut terdampak,” kata legislator PPP itu.
Ia menyayangkan sekelas manajer tidak tahu jumlah desa terdampak di wilayah industrinya. Hal tersebut dinilai fatal, sebab pejabat perusahaan wajib mengetahui lokasi geografis proyeknya, karena itu menyangkut tanggung jawab sosial dan lingkungan.
Desa-desa sekitar bisa mengalami dampak dari aktivitas perusahaan misalnya, pencemaran, perubahan lalu lintas, hingga gangguan sosial. “Ini juga penting untuk menjalin hubungan baik dengan masyarakat lokal dan mencegah konflik sosial,” kata Akbar Sunali.
Rabu pagi, Aliansi Mashasiswa dan Masyarakat Lingkar Industri bersama Komisi III DPRD Luwu melakukan rapat dengar pendapat terkait transparansi Amdal PT Bukaka. Aliansi menanyakan wujud asli dokumen Amdalnya.
Jendral Aliansi Mashasiswa dan Masyarakat Lingkar Industri, Reza, mengungkapkan PT Bukaka sebentar lagi beroperasi. Bukaka sudah melakukan rekrutmen karyawan di tahap satu dan dua. Namun hingga kini, Amdalnya tak kunjung juga dibuka ke publik. “Jadi pertanyaan, perusahaan sudah rekrut karyawan tapi Amdalnya masih ditutup-tutupi. Bukankah isi Amdal turut mengatur jumlah kebutuhan tenaga kerja, termasuk jumlah tenaga kerja warga lokal di Bua,” kata Reza.
Aliansi menduga, ada upaya perusahaan mengaburkan fakta. “Bisa saja orang dari luar daerah tiba-tiba ber-KTP Luwu karena ada kepentingan kerja di Bukaka lewat calo tenaga kerja,” kata Reza.
Sementara itu, Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu, Hasbullah, mengungkap jumlah tenaga kerja di PT Bukaka. Diungkap Hasbullah, Bukaka sudah merekrut 329 orang karyawan PKWT. Itu merupakan jenis perjanjian kerja yang dibuat antara pekerja dan pemberi kerja untuk jangka waktu tertentu.
Ditanya berapa jumlah warga asli Bua dari 329 karyawan itu, Hasbullah belum bisa memberikan jawaban. “Belum tahu, kami juga meminta pihak perusahaan memberikan data lengkapnya, tolong inventarisir berapa warga lokal yang sudah diakomodir,” pungkasnya. (yonk/mat)

